TAG
tembakau
Berita
Foto (19)
-
Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Ancam Ekonomi dan Picu Lonjakan Rokok Ilegal
Penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan berbagai pasal-pasal tembakau di PP 28/2024 dapat menyebabkan kerugian ekonomi.
-
Bupati Sampai Anggota DPR Teriak Krisis Penjualan Tembakau di Temanggung: Diserang Rokok Ilegal
Bupati Temanggung Agus Setyawan melayangkan surat kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk meminta audiensi terkait dampak penghentian pembelian tembakau.
-
PP 28/2024 Ancam Penyerapan Tembakau Probolinggo, Pendapatan Daerah Berpotensi Turun
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau.
-
Dampak Kenaikan Cukai Dinilai Bakal Membebani Industri, Ekosistem IHT Minta Moratorium 3 Tahun
Moratorium ini dipandang sebagai langkah krusial untuk menyelamatkan sektor IHT dari krisis berkepanjangan yang dipicu oleh tekanan regulasi.
-
Wamenperin Batalkan Penyeragaman Bungkus Rokok, Bupati Temanggung: Langkah yang Tepat
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengapresiasi Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza yang menyatakan wacana penyeragaman bungkus rokok dibatalkan.
-
Guru Besar UI Sebut RI Bisa Tiru AS Soal Kedaulatan dari Intervensi Internasional
Prof Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia harus bisa meniru AS dalam hal kedaulatan, khususnya saat menyikapi sebuah perjanjian internasional.
-
4,6 Juta Nyawa Bisa Diselamatkan Jika Indonesia Terapkan Pengurangan Risiko Tembakau
Swedia menjadi contoh nyata bagaimana peralihan dari rokok konvensional ke produk bebas asap berhasil menurunkan prevalensi merokok dan tingkat kemati
-
Indonesia Jadi Negara Peringkat ke-5 Dunia untuk Jumlah Perokok
YLKI berharap peringatan HTTS tahun ini dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap industri tembakau dan nikotin.
-
Pemerintah Diharapkan Susun Kebijakan Terkait Rokok Berdasarkan Studi Ilmiah
Studi ini menganalisis 123 penelitian dan 4 juta peserta di bawah usia 29 tahun di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat.
-
Pakar Hukum: Keputusan Indonesia Tak Meratifikasi FCTC Bentuk Nyata Perlindungan Kedaulatan Nasional
FCTC dipandang sebagai alat tekanan terhadap negara-negara produsen tembakau. Indonesia secara tegas menolak meratifikasi perjanjian tersebut.
-
Wamenperin Ungkap Pembatalan Wacana Kemasan Polos, Ini Respons Asosiasi Petani Tembakau
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengungkap pembatalan rencana penerapan kemasan polos terhadap produk tembakau.
-
Prevalensi Merokok Capai 69 Juta Jiwa, Tembakau Alternatif Opsi Kurangi Perokok
Paido mengungkapkan berhenti merokok total sering kali sulit dilakukan karena gejala putus nikotin (withdrawal).
-
Serikat Pekerja Sebut Industri Tembakau Nasional Tengah Alami Tekanan dari Kepentingan Asing
IHT nasional terus mengalami tekanan dari masifnya kampanye anti-rokok yang disuarakan secara berkelanjutan oleh berbagai LSM.
-
Serikat Pekerja Minta Pemerintah Deregulasi PP 28/2024 dan Moratorium Kenaikan CHT
FSP RTMM-SPSI secara tegas menuntut pembatalan pasal-pasal terkait tembakau dan makanan minuman dalam PP 28/2024.
-
Sorot Partisipasi Publik pada PP 28/2024, Serikat Pekerja Rokok Surati Presiden Prabowo
FSP RTMM-SPSI menyampaikan keresahan mendalam terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
-
Asosiasi Soroti Rancangan Permenkes, Minta Pemerintah Akomodasi Seluruh Kepentingan Masyarakat
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmudji, menegaskan keterlibatan lintas sektor penting agar regulasi yang dihasilkan tidak bias
-
3 Alasan Rokok Elektrik Digemari Kaum Muda di Indonesia, Padahal Berbahaya untuk Kesehatan
Dari data SKI 2023, pengguna rokok elektrik pada penduduk umur 10-18 tahun mengalami peningkatan 2 kali lipat dibanding tahun 2018.
-
Berdampak ke Petani, KTNA Nilai Dampak PP 28/2024 Bakal Kurangi Serapan Tembakau
PP 28/2024 dinilai bakal berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk industri hasil tembakau.
-
Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim
pasal tembakau dan makanan-minuman dalam PP 28/2024 merupakan ancaman nyata bagi industri tembakau dan turunannya.
-
Arah Regulasi Industri Hasil Tembakau Dinilai Tidak Berpihak kepada Kepentingan Nasional
Tekanan terhadap IHT tidak hanya berasal dari cukai yang terus meningkat dan tingginya peredaran rokok ilegal, tetapi juga dari kampanye anti-rokok .