Pendidikan GOTAG
tembakau
Berita
Foto (19)
-
Calon Kepala Daerah Diminta Juga Ambil Peran Melindungi Industri Hasil Tembakau
Saat ini, RTMM DIY memiliki anggota sekitar 5.250 orang pekerja yang mayoritas bekerja di pabrik rokok.
-
Sosiolog UGM: Penerapan Aturan Berdasarkan FCTC Bakal Berdampak Sosial ke Masyarakat
Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
-
Regulasi Kemenkes Bikin Serikat Pekerja Sektor Ini Dihantui Kemiskinan dan Pengangguran
Saat ini kata Waljid, sektor tembakau masih menjadi industri yang menyerap ribuan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan terbatas.
-
Dinilai Mengancam Ribuan Pekerja Sektor Tembakau, Apindo Tolak PP 28/2024
Apindo mengkritik aturan zonasi penjualan rokok dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan.
-
Polemik PP 28/2024 dan RPMK, Ini Kata Asosiasi Petani Tembakau
Saat ini tanaman tembakau merupakan komoditas tanaman yang semakin luas dan semakin tinggi nilainya dibandingkan komoditas lainnya.
-
Beberkan Dampak Negatif, Petani Cengkeh Tolak PP 28/2024 dan RPMK Kemasan Polos Tanpa Merek
Hingga saat ini industri rokok telah memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara.
-
Serikat Pekerja Rokok Minta Para Calon Kepala Daerah Lindungi Ekosistem Sektor Ini
Ia meminta para calon kepala daerah untuk memastikan keberlangsungan mata pencaharian pekerja di industri tembakau.
-
Petani Tembakau Jawa Timur Bersatu Tolak Regulasi yang Mengancam Mata Pencaharian
Petani tembakau Jawa Timur meminta pemerintah untuk membatalkan dan meninjau ulang kebijakan yang dianggap mengancam keberlangsungan mata pencaharian.
-
Industri Tembakau Nasional Terancam Aturan Turunan UU Kesehatan, Buruh Kena Imbas
Dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7?ri total penerimaan perpajakan nasional.
-
HKTI Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Tolak Ratifikasi FCTC
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak dorongan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia.
-
Wakil Bupati Bantul Ingatkan Pentingnya Perlindungan Sektor Ini
Menurutnya, Rancangan Permenkes memiliki dampak buruk jika akan diberlakukan, khususnya kepada pekerja tembakau di Bantul.
-
Sekjen HKTI Harap Presiden Terpilih Beri Perhatian Lebih ke Nasib Petani Tembakau
HKTI sendiri secara tegas menolak kebijakan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) soal kemasan rokok polos tanpa merek
-
Cukai Rokok Tak Naik, Ekonom: Buka Ruang bagi Industri Tembakau Berkontribusi ke Penerimaan Negara
Ia mengatakan, kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif.
-
Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif
Pembatasan iklan rokok bisa menurunkan permintaan jasa periklanan, dan kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.
-
Dinilai Merugikan Petani Tembakau, Pemerintah Diminta Revisi PP 28 Tahun 2024
Suwarno mendesak agar regulasi segera direvisi, karena dinilai dapat mematikan industri hasil tembakau yang telah lama jadi andalan ekonomi daerah.
-
Ahli Hukum Optimis Pemerintahan Prabowo-Gibran Berpihak ke Sektor Tembakau
Ali Ridho, menilai Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perlu dikaji ulang.
-
Pemerintah Belum Ratifikasi FCTC, Pakar Hukum Soroti RPMK Turunan PP 28/2024
Kemenkes perlu memastikan kebijakannya fokus pada bidangnya terlebih dulu, sebelum mengatur komoditas lain seperti tembakau.
-
Sambut Positif Cukai Rokok Tak Naik 2025, MPSI: Pemerintah Peduli Industri Tembakau
Ketua Paguyuban MPSI, Sriyadi Purnomo menyambut positif keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025.
-
Kemenkes Akui Tak Akomodir Semua Saran soal Kebijakan Produk Tembakau, Anggota DPR: Jangan Egois
Saleh Daulay menyoroti sikap Kemenkes yang seakan enggan menampung saran untuk regulasi produk tembakau dalam Permenkes.
-
Aturan Kemasan Polos Dinilai Berdampak ke Ekosistem Pertembakauan, Ini Alasannya
Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Ari Kusuma, mengatakan dari empat pilar.
