Pendidikan GOTAG
Susiwijono Moegiarso
Berita
-
Semester I 2025, Realisasi Investasi KEK Capai Rp 294 Triliun
Kemenko Perekonomian mencatat, realisasi kinerja 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebesar Rp 294,4 triliun terhitung hingga semester I tahun 2025.
-
Tanggapan Sesmenko Perekonomian Soal Fenomena Rojali-Rohana: Kalau Saya Rohali
Mereka mungkin lebih tertarik untuk sekadar jalan-jalan, melihat-lihat, atau menikmati suasana mal. Salah satu penyebabnya yakni daya beli yang turun.
-
Pemerintah Dorong Konsumsi Domestik Lewat Event dan Stimulus Ekonomi
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konsumsi domestik
-
Trump Tetapkan Tarif Dasar Global 15-20 persen, Pemerintah Bakal Minta Kejelasan USTR
RI akan meminta penjelasan dari United States Trade Representative (USTR), terkait penerapan tarif dasar global sebesar 15-20 persen
-
Soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS, Sesmenko Susiwijono: Seluruh Negara Sukarela, Diinput Sendiri
Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.
-
Gabung OECD, Indonesia Bisa Ikut Serta dalam Menentukan Arah Kebijakan Global
OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87 persen merupakan negara maju.
-
Barang Eropa Masuk Indonesia akan Bebas Tarif
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, I-EU CEPA sudah disepakati secara substansi.
-
Masih Negosiasi, Pemerintah Ingin Komoditas Kopi, Kakao hingga Nikel Bebas Tarif Masuk AS
pemerintah tengah berupaya komoditas-komoditas andalan Indonesia yang dibutuhkan Amerika Serikat tidak terkena tarif hingga 0 persen.
-
18,3 Juta KPM Bakal Terima Bantuan Sembako Rp 200.000 Per Bulan Mulai Juni
Pemerintah memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako sebesar Rp 200.000 per bulan, untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat
-
Mulai Juni, Tiket Pesawat Diskon 6 Persen Selama Dua Bulan
Pemerintah memberikan diskon tarif tiket sektor transportasi mulai kereta api, pesawat sampai angkutan laut
-
Wamenkeu Suahasil Pastikan Anggaran Enam Paket Kebijakan Insentif Kuartal II 2025 dari APBN
Wamenkeu mengatakan anggaran keseluruhan dari enam paket kebijakan ekonomi untuk kuartal II tahun 2025 bersumber dari APBN
-
Pemerintah Tetapkan Diskon Tarif Tol 20 Persen, Berlaku Mulai Juni hingga Juli 2025
Pemerintah menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen selama dua bulan mulai Juni hingga pertengahan Juli 2025
-
Program Stimulus Ekonomi Pemerintah untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Tahun 2025
Menurutnya seluruh program stimulus akan mulai diterapkan secara serentak pada 5 Juni 2025.
-
Kemenko Perekonomian Evaluasi Berkala Capaian PSN, Termasuk Tropical Coastland di Banten
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Pemerintah tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap
-
Prabowo ke China Bawa Catatan RI Terkait Terpilihnya Kembali Donald Trump Jadi Presiden AS
Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan lawatannya ke China. Saat ini, ia sudah berada di Amerika Serikat.
-
Kemenko Perekonomian Dorong Program Prakerja Berlanjut di Pemerintahan Presiden Terpilih
Kemenko Perekonomian mendorong program Kartu Prakerja agar bisa berlanjut di pemerintahan presiden terpilih yakni Prabowo Subianto.
-
Insentif PPN DTP 100 Persen untuk Gairahkan Permintaan Perumahan di Segmen Menengah-Atas
Pemerintah akan mengucurkan Insentif PPN Ditanggung Pemerintah 100 persen untuk perumahan mulai 1 September hingga Desember 2024.
-
Pemerintah Targetkan Investasi Rp 1.750 Triliun di 2025
Pemerintah menargetkan investasi baru sebesar Rp 1.750 triliun pada 2025, naik tipis dibandingkan target tahun 2024 yaitu Rp 1.650 triliun.
-
Ini Ragam Tantangan yang Akan Dihadapi Perekonomian Indonesia Tahun 2024
Kinerja perekonomian Indonesia di 2024 dihantui sejumlah tantangan, namun bukan karena faktor tahun politik.
-
Diprotes Pengusaha dan Pengacara Kondang, Pajak Karaoke dan Spa Kemungkinan Akan Direvisi
Pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam
