Pendidikan GOTAG
Lucius Karus
Berita
Foto (4)
-
DPR Dua Kali Revisi UU BUMN, Pengamat: Hanya untuk Memoles Danantara
Revisi kebut itu jadi bukti DPR dan pemerintah lebih sibuk memoles Danantara ketimbang memperkuat tata kelola BUMN secara menyeluruh.
-
DPR Revisi UU BUMN Dua Kali dalam Setahun, Formappi: Aneh dan Cerminan Rapuhnya Hukum
Rencana ini menjadi sorotan lantaran dalam tahun 2025, revisi UU BUMN dilakukan sebanyak dua kali.
-
Formappi Sarankan Pendidikan Anggota DPR Minimal Lulusan S1 karena Parpol Malas Kaderisasi
Pengetatan syarat pendidikan bukan jadi hal mendesak jika partai politik (parpol) mau bekerja keras untuk melakukan kaderisasi.
-
Formappi Sebut Target 67 RUU Prioritas DPR 2026 Tak Masuk Akal
Menurut Lucius, jumlah RUU yang ditetapkan dinilai tidak sejalan dengan kapasitas riil DPR dalam menyelesaikan legislasi.
-
Formappi Kritik Menteri Pigai yang Usul Ada Tempat Demo di DPR: Siasat Kendalikan Massa Aksi
Menurut Lucius, usulan tersebut justru berpotensi menjadi alat untuk mengendalikan aspirasi publik, bukan untuk menjamin kebebasan berpendapat.
-
Formappi Sebut DPR Harus Transparan Soal Dana Reses, Publik Berhak Tahu Angkanya
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendesak DPR transparan soal anggaran dana reses dan aspirasi.
-
Formappi Dorong Evaluasi Menyeluruh Semua Jenis Tunjangan Anggota DPR, Tak Hanya Tunjangan Perumahan
Lucius Karus menilai penghapusan tunjangan perumahan oleh DPR RI belum cukup. Dia mendorong evaluasi terhadap semua jenis tunjangan lainnya.
-
Formappi Tegaskan di UU MD3 Tak Ada Istilah Nonaktif untuk Memberhentikan Anggota DPR RI
Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan dalam UU tidak ada istilah 'nonaktif' yang digunakan untuk memberhentikan atau mengganti anggota DPR.
-
Tak Berhentikan, PAN, NasDem, Golkar Pilih Nonaktifkan Wakilnya di DPR, Dinilai Tak Sadari Kesalahan
Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti penggunaan istilah penonaktifan pada Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya sebagai anggota DPR.
-
Non Aktif Bukan PAW: Parpol Bermain di Zona Abu-abu
Parpol nonaktifkan sejumlah kader DPR usai kritik publik soal tunjangan, tapi istilah ini dinilai hanya strategi menenangkan massa.
-
Parpol Dianggap Tak Tegas, Penonaktifan 5 Anggota DPR Dinilai Tanggung
Formappi menilai partai tak berani untuk mengakui kesalahan kader-kadernya yang memicu kemarahan publik.
-
Sahroni, Eko, Nafa, Uya Kuya hanya Dinonaktifkan, Formappi: Parpol Tak Berani Akui Kesalahan Kader
Formappi nilai parpol tidak berani mengakui kesalahan para kadernya karena Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach dan Uya Kuya hanya dinonaktifkan.
-
Formappi Dukung KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR, Singgung Deal Pembahasan Anggaran Komisi XI & BI-OJK
Lucius berharap dalam pengungkapan kasus CSR agar bisa lebih terang dan terbuka siapa saja pihak-pihak yang terlibat.
-
Formappi: Penunjukan Komisi XI DPR sebagai Penyalur Dana CSR BI-OJK Sarat Konflik Kepentingan
Alih-alih untuk masyarakat, dana CSR BI-OJK diduga digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Formappi menilai awalnya bermasalah.
-
Lucius Karus Soroti Nasib RUU PPRT yang Tak Kunjung Disahkan DPR
Peneliti Formappi Lucius Karus, menyoroti nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang tak kunjung disahkan DPR RI.
-
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Tak Jamin Perbaikan Kualitas
Formappi menilai putusan MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 bukanlah langkah luar biasa.
-
Formappi Kritik Soal DIM RUU KUHAP Tak Bisa Diakses: Janji Keterbukaan DPR Omong Kosong
Formappi mempertanyakan keseriusan DPR RI dalam menjamin keterbukaan pembahasan RUU KUHAP. DIM RUU KUHAP tak bisa diakses publik.
-
Formappi Khawatir DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP Tahun Ini
Formappi khawatir DPR RI akan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
-
Irjen Pol M Iqbal Dilantik Jadi Sekjen DPD RI, Formappi: Diduga Bermasalah dari Regulasi dan Etis
mantan Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, begini respons Formappi.
-
DPR Beralasan Bahas RUU TNI di Hotel Mewah Agar Bisa Istirahat, Lucius Karus: Cuma Ngeles Saja
Lucius Karus mempertanyakan alasan DPR memilih lokasi mewah yang berjarak dekat dari kompleks parlemen untuk membahas soal RUU TNI.
