Pendidikan GOTAG
KPU RI
Berita
Foto (1)
-
KPU Siapkan Bahan Mediasi Terkait Gugatan Ijazah Gibran, Berharap Damai?
KPU tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk menghadapi proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
-
Pakar: Pemerintah dan DPR Harus Berbenah Sebab Banyak Langkah KPU yang Saat Ini Problematik
Titi juga mengungkit ihwal banyak masalah yang terjadi bahkan saat proses seleksi kala itu.
-
Usai Cabut Aturan Akses Dokumen Capres, Komisioner KPU Langsung Pergi dan Menolak Wawancara Cegat
Konferensi pers digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025), sebagai respons atas kritik publik terhadap PKPU
-
Alasan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-cawapres dari Publik
Sehingga dokumen seperti ijazah hingga surat keterangan pendidikan menjadi data yang dikecualikan untuk publik.
-
Istana Hormati Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah
Juri menjelaskan KPU sudah menjelaskan alasan mengapa akhirnya membuat aturan penutupan dokumen itu untuk diakses publik.
-
Gibran dan KPU Digugat Rp 125 Triliun Terkait Cawapres di Pemilu 2024
Gugatan ini mempersoalkan syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024.
-
DKPP Bantah Tolak Aduan Jet Pribadi KPU, Sebut Laporan Koalisi Sipil Belum Lengkap
DKPP bantah tolak aduan dugaan pelanggaran Kode Etik soal jet pribadi KPU, sebut laporan koalisi belum lengkap.
-
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU RI kooperatif, terkait dugaan penyelewengan anggaran negara dalam penggunaan private jet.
-
Alasan Keamanan, KPU Pertimbangkan Penetapan Kepala Daerah Terpilih Puncak Jaya Diadakan di Jakarta
Keputusan tersebut tengah dipertimbangkan menyusul situasi keamanan di wilayah tersebut yang dinilai belum kondusif.
-
Mahasiswa yang Gugat 'Caleg Harus Akamsi' Cabut Permohonan di MK
Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang mencabut permohonan uji materi dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025.
-
Evaluasi Pilkada Jadi Bahan Masukan KPU untuk Revisi UU Pemilu dan Pilkada
KPU menegaskan pentingnya melakukan evaluasi bagi daerah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pilkada.
-
APBD untuk PSU Pilkada Kurang dari 30 Persen, DPR Upayakan Dukungan dari APBN Rp 700 Miliar
DPR usulkan alokasi APBN sebesar Rp 700 miliar untuk dukung PSU Pilkada 2025.
-
PSU Pilkada 24 Daerah Jadi Pukulan Telak, KPU Dinilai Tidak Berkaca Pada Pileg
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah menjadi pukulan telak bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Sebelum Putusan MK, KPU Optimis Jumlah PSU Mentok di 10 Daerah
Total 24 daerah yang harus melakukan PSU dari 40 sengketa hasil pilkada yang diputus MK pada Senin (24/2/2025).
-
Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Pengamat Minta DPR Evaluasi KPU
Langkah evaluasi ini juga guna mencegah diterimanya calon-calon penyelenggara pemilu yang tidak kredibel dan bermasalah integritasnya.
-
KPPS Terbukti Halangi Pemilih, MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Magetan
MK mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024 nomor urut 1
-
Ketua KPU RI: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Merosot Dibandingkan Pilpres Maupun Pileg
Terjadi penurunan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dibandingkan Pilpres dan Pileg 2024 yang digelar serentak Februari lalu.
-
Calon Bupati Meninggal, KPU: Gugatan ke MK Tak Bisa Dilanjutkan
Kuasa hukum mereka, Rahmat Taufit, juga menyampaikan bahwa Daniel Asmorom telah meninggal dunia pada 28 Desember 2024.
-
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold (PT) untuk Pilpres.
-
DKPP: KPU RI Lakukan Pembangkangan Hukum di Pileg 2024
Atas pertimbangan tersebut, DKPP menjatuhkan hukuman berupa sanksi peringatan keras kepada para enam komisioner, termasuk Ketua KPU RI.
