TAG
Izin Tambang
Berita
-
KPK Tahan Dayang Donna, Terungkap 'Harga Penebusan' Izin Tambang Rp 3,5 Miliar
Dayang Donna disebut meminta sejumlah fee agar dokumen perpanjangan izin dapat diproses dan disetujui oleh ayahnya.
-
KPK Tahan Ketua Kadin Kalimantan Timur Dayang Donna Terkait Suap Izin Tambang
Penahanan ini terkait dengan perannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
-
KPK Didorong Telusuri Dugaan Korupsi Tambang di Maluku Utara
KPK diminta menyelidiki aktivitas tambang di Maluku Utara yang diduga tak berizin. Potensi pelanggaran hukum dan kerugian negara jadi sorotan.
-
Apa itu Blok Wabu yang Picu Demo Mahasiswa & Masyarakat di Nabire Papua Tengah?
aAhasiswa dan masyarakat di Nabire demo menolak Blok Wabu di Intan Jaya, Papua Tengah. Apa itu Blok Wabu?
-
PBNU Sebut Pihak yang Terlalu Peduli dengan Lingkungan Bisa Berdampak Negatif
PBNU mengungkapkan pihak yang terlalu peduli lingkungan bisa menebar ketakutan terhadap masyarakat dan dianggapnya merugikan. Ini penjelasannya.
-
Ahli Geologi: Potensi Nikel Ada di Sekitar Kawasan Raja Ampat, Pengelolaan SDA Harus Berkelanjutan
Dari sisi geologi, Budi menjelaskan bahwa gugusan pulau indah di Raja Ampat terbentuk dari batu gamping Formasi Waigeo yang terangkat dari dasar laut
-
PKS Apresiasi Presiden Prabowo Subianto Cabut Izin Tambang di Raja Ampat Papua
Kholid menilai pencabutan izin tambang di Raja Ampat sebagai langkah penting dalam menjaga kelestarian salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati
-
Menteri Maman: UKM Bisa Kantongi Izin Tambang Tahun Ini, PP Sedang Disiapkan
pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan untuk mengatur izin pengelolaan tambang ke UKM.
-
Tak Cukup Cabut Izin Tambang, DPR Juga Minta Pemerintah Pulihkan Lingkungan Raja Ampat yang Rusak
Anggota Komisi XII DPR minta Pemerintah juga memulihkan lingkungan Raja Ampat yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang.
-
Dukung Presiden Cabut IUP di Raja Ampat, Rieke Dorong Evaluasi Seluruh Izin Tambang di Gugus Pulau
Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo batalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat.
-
Izin Tambang 4 Perusahaan Dicabut, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Strategis Lindungi Raja Ampat
Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi preseden penting dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam. Pasalnya, masih banyak praktik tambang yang
-
Pemerintah Tak Boleh Pilih Kasih, DPR Minta Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Dicabut Juga
Namun, ia mengingatkan agar kepentingan ekonomi jangka pendek tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan warisan alam nasional.
-
Mekeng: Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Terbit Tahun 2017
Perusahaan ini memiliki izin tambang mulai berlaku 30 Nopember 2017 hingga 30 Nopember 2047.
-
Persatuan Solidaritas Santri Tanggapi Wacana Izin Kelola Tambang untuk Pesantren
Ketua Umum Persatuan Solidaritas Santri Indonesia, KM Husni memberi tanggapan terkait wacana pemberian izin kelola tambang untuk pesantren.
-
Bahlil Segera Resmikan Izin Tambang Khusus bagi Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah: Insyaallah Siap
Anwar Abbas merespons positif rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bulan ini menandatangani IUPK tambang batu bara untuk Muhammadiyah.
-
Walhi Menilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengaburkan Makna Kejahatan Lingkungan
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan izin tambang untuk ormas keagamaan mengaburkan makna kejahatan sumber daya alam.
-
RUU Minerba Disahkan, Nasib Ormas Keagamaan dan UMKM Kelola Tambang Ditentukan Peraturan Turunan
Menurut Imam, tantangan terbesar terletak pada peraturan yang harus mendukung pelaksanaan di lapangan, agar UMKM dan ormas keagamaan bisa beroperasi
-
Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus, Faizal Hermiansyah: Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi
Beberapa poin revisi UU Minerba, di antaranya soal hilirisasi dan izin pertambangan untuk ormas, perguruan tinggi, serta usaha kecil menengah.
-
PBNU: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Lebih Besar Manfaat Ketimbang Mafsadah
Izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan lebih besar manfaatnya ketimbang mafsadah atau mudaratnya.
-
Tok! Gugatan Peraturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang Ditolak MK, Begini Alasannya
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman