Pendidikan GOTAG
Guspardi Gaus
Berita
-
Heboh Komunitas LGBT Bakal Kumpul di Jakarta, Anggota DPR: Tutup Semua Akses dan Perizinan
Guspardi menegaskan perilaku LGBT jelas sudah menyimpang dan meminta pemerintah tak memberi izin acara pertemuan komunitas LGBT se-Asean di Jakarta.
-
Anggota Komisi II DPR Minta KPU Tindaklanjuti Temuan 52 Juta DPS Janggal
Prihatin 52 juta data pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024 disinyalir bermasalah dan ada kejanggalan, Guspardi Gaus minta KPU segera bertindak.
-
Soal Politik Uang dalam Pemilu, Politikus PAN: Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangnya
Guspardi mengingatkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga lebih intens melototi dugaan politik uang.
-
Sering Diwarnai Praktik Koruptif, Komisi II DPR Minta Pengisian Jabatan ASN Pemda Diperketat
Guspardi tidak menampik bahwa praktik jual beli jabatan di lingkaran Pemerintah Daerah masih kerap terjadi dengan berbagai dalih.
-
Pimpin Kunker Spesifik ke Tangsel, Legislator PAN Ingatkan Kesiapan Tahapan Pemilu 2024
Kunjungan ke Tangsel, Komisi II DPR ingatkan Pemkot, KPU, Bawaslu dan seluruh stake holder menyiapkan prosesi dan tahapan pemilu dengan paripurna.
-
Politisi PAN Klaim Wacana Duet Airlangga-Zulhas, Terobosan Alternatif Pilihan di Pilpres 2024
Politisi PAN sekaligus anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai wacana duet Airlangga Hartarto dan Zulhas sebagai poros ke empat Pilpres 2024
-
Komisi II DPR Sependapat LHKPN Jadi Syarat Caleg Terpilih untuk Cegah Terjadinya Korupsi
Guspardi Gaus, sependapat dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh caleg terpilih.
-
Anggota Komisi II DPR RI Ajak Masyarakat Daftarkan Sertifikasi Tanah Melalui PTSL
PTSL adalah proses pendaftaran tanah pertama kali dan tidak dipungut biaya alias gratis.
-
Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Evaluasi Proses Seleksi PPPK Teknis 2022
Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses seleksi PPPK Teknis 2022.
-
Anggota DPR Minta KPU Tetap Sediakan Pendaftaran Caleg Manual, Ini Alasannya
Legislator PAN tersebut dalam diskusi bertajuk Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Bacaleg 2024
-
Legislator PAN: Pemda Jangan Bersikap Intoleran Tolak Memberikan Izin Lapangan untuk Salat Id
Guspardi Gaus mengatakan pemerintah yang melakukan penolakan yaitu Pemkot Pekalongan dan Sukabumi.
-
Komisi II DPR Minta KPU Buat Peraturan Persyaratan Permudah Caleg Daftar di Pemilu 2024
Guspardi Gaus minta KPU buat peraturan agar persyaratan bagi seseorang daftar menjadi bakal calon anggota legislatif di Pemilu 2024 dipermudah.
-
Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Anggota Komisi II DPR: Jangan PHP
Guspardi Gaus menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
-
Soal Syarat Bacaleg Pakai Surat Keterangan Pengadilan, DPR: Cukup Pernyataan Bermaterai Saja
Guspardi Gaus mempersoalkan ihwal syarat bakal calon legislatif (bacaleg) yang perlu menggunakan surat keterangan pengadilan.
-
Bawaslu Temukan 800 Ribu Daftar Pemilih Telah Meninggal, Komisi II Pertanyakan Profesionalisme KPU
Anggota Komisi II DPR mempertanyakan profesionalisme kerja KPU terkait temuan Bawaslu soal banyaknya orang yang sudah meninggal masuk daftar pemilih.
-
Legislator PAN Sebut SKB Pendirian Rumah Ibadah Diperlukan Cegah Terjadinya Konflik Horizontal
PAN respons langkah PSI ajukan gugatan uji materi atas SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 soal pendirian rumah ibadah
-
Soroti Putusan Soal Partai Prima, Anggota Komisi II DPR: Bawaslu Terkesan Ulur Waktu
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku curiga atas perkara kepemiluan antara Partai Prima dan KPU.
-
Buka Puasa Bersama Dilarang, Anggota Komisi II DPR Nilai Pemerintah Tak Bijak dan Tak Adil
Guspardi Gaus menyayangkan arahan yang melarang kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat negara atau ASN karena itu ajang silaturahmi bagi umat Islam.
-
DPR dan Pemerintah Perlu Kaji Sanksi Tegas Terhadap Pejabat Pelanggar LHKPN
Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian yang lebih serius mengenai sanksi tegas terhadap Pejabat Negara yang langgar aturan LHKPN.
-
Absen pada Rapat Bahas Tunda Pemilu di DPR, Ketua Bawaslu: Sedang di Luar Negeri
Rahmat Bagja mengungkapkan alasannya tak menghadiri rapat terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda Pemilu 2024.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved