TAG
Guspardi Gaus
Berita
-
Anggota Komisi II DPR Minta Bawaslu Proaktif Awasi Netralitas ASN di Pemilu 2024
Guspardi mencontohkan kepala daerah dalam pencalonannya didukung oleh partai politik (parpol).
-
Anggota Komisi II: Bawaslu harus Antisipasi Potensi Pelanggaran Sebelum Tahapan Kampanye Dimulai
Bawaslu diminta maksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran yang berpotensi terjadi setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD,DPR, DPRD.
-
Putusan MK terkait Batas Usia Capres Cawapres Tetap Harus Dihormati Meski Kelompok Masyarakat Kecewa
Guspardi mengajak publik untuk tetap menghormati putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
-
Dukung Menteri Bahlil, Anggota DPR: Musyawarah Mufakat Kunci Penyelesaian Masalah Rempang
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, memberikan dukungan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia,
-
Jangka Waktu HGU untuk Pembangunan IKN Mencapai 190 Tahun Dinilai Terlalu Panjang
Pemberian masa berlakunya HGU di Ibu Kota Negara mencapai 190 tahun dinilai terlalu panjang.
-
Komisi II DPR Bakal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Saat ini, kata Guspardi, Komisi II DPR RI memang tengah mengupayakan perevisian terhadap UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
-
Catatan Fraksi PAN Terhadap Revisi UU ASN
Komisi II DPR bersama pemerintah telah menyepakati Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Dukung Aturan ASN Dilarang Like-Share Medsos Peserta Pemilu, Anggota DPR Ingatkan Tak Tebang Pilih
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengapresiasi dan menyatakan dukungannya terhadap larangan ASN bermedsos di Pemilu 2024.
-
Pembangunan IKN Tidak Boleh Membuat Tanah Ulayat dan Masyarakat Adat di Kaltim Tergusur
Pembentukan IKN bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga tanah ulayat dan masyarakat mesti tetap dijaga, jangan sampai tergusur.
-
Pendaftaran CASN 2023 Dimulai Minggu 17 September, Anggota DPR Minta Calon Pelamar Persiapkan Diri
Guspardi Gaus mengimbau seluruh calon pelamar yang berminat menjadi PNS agar segera mempersiapkan diri sekaligus melengkapi persyaratan.
-
Bentrok Pulau Rempang, Legislator PAN Dorong Pemda Kembali Lakukan Dialog dengan Masyarakat
Guspardi Gaus, merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya insiden bentrokan antara warga Rempang dengan aparat keamanan
-
Menpan-RB Ungkap Alasan Batalnya Penghapusan Tenaga Honorer 2023, 'Kalau Tidak Akan Ada PHK Massal'
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan alasan pemerintah membatalkan penghapusan tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.
-
Komisi II DPR Jadwalkan Rapat Bersama KPU Bahas Usulan Waktu Pendaftaran Capres Dipercepat
Komisi II DPR RI akan menjadwalkan pertemuan bersama KPU RI, untuk mendapatkan penjelasan soal usulan dimajukannya jadwal pendaftaran capres-cawapres.
-
Legislator PAN Anggap Wacana Rumah Ibadah Dikontrol Pemerintah Bertentangan dengan UUD 1945
Guspardi Gaus mengkritik wacana yang diusulkan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar semua rumah ibadah dikontrol pemerintah.
-
Penghapusan Tenaga Honorer Mundur ke Desember 2024 untuk Hindari PHK Massal
Guspardi Gaus mengatakan panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang ASN bersama pemerintah sedang merumuskan mengenai penataan tenaga honorer
-
Komisi II DPR Bersama Pemerintah Susun Aturan Rentang Waktu Pelantikan Hasil Pilkada Serentak 2024
Komisi II DPR RI bersama pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, telah membicarakan perlunya aturan untuk mengatur rentang waktu pela
-
Komisi II DPR akan Panggil Bawaslu untuk Klarifikasi Penundaan Pengumuman 514 Petugas Kabupaten Kota
Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil Bawaslu meminta klarifikasi terkait penundaan pengumuman petugas di 514 kabupaten/kota.
-
Anggota DPR RI Tak Setuju Masa Jabatannya Dibatasi 2 Periode
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus tak setuju masa jabatannya dibatasi maksimal dua periode.
-
Singgung Isu Tunda Pilkada 2024, Komisi II DPR Minta Bawaslu Fokus Tugas dan Fungsinya
ia meminta Bawaslu untuk tidak membuat polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta dapat memicu pemikiran dan persepsi berlebih
-
Anggota Komisi II DPR: Pernyataan Bawaslu Tunda Pilkada Blunder dan Offside
Guspardi menjelaskan penetapan pemilu baik untuk pileg, pilpres, serta pilkada serentak sudah melalui pembahasan yang cukup alot