Pendidikan GOTAG
Guspardi Gaus
Berita
-
KemenPANRB dan BKN Diminta Kaji Usulan terkait Penundaan Seleksi CPNS 2024
Guspardi Gaus merespons usulan dari Ombudsman RI tentang penundaan seleksi CASN pada tahun 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pilkada.
-
Anggota Baleg Ungkap Ada Peluang Pembahasan RUU MD3 Dilanjutkan Jika Disepakati Mayoritas Fraksi
Guspardi sebut revisi UU MD3 belum tentu dilanjutkan pembahasannya sebab sejak 2019 telah masuk prolegnas, tiap tahun muncul di RUU Prioritas di Baleg
-
Momen Anggota Komisi II DPR Berdebat Soal Pangkat Mayor AHY, Legislator Demokrat: Saya Terusik
perdebatan saat Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) AHY.
-
Legislator PAN Pertanyakan Nasib Masyarakat Adat kepada Otorita IKN: Jangan Sampai Dimarjinalkan
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan soal nasib masyarakat adat di Kalimantan yang terdampak proyek IKN.
-
Legislator PAN Yakin Hak Angket Kecurangan Pemilu Tidak Akan Terwujud
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meyakini hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan terwujud.
-
Hasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU, Guspardi Gaus: Silakan Saja Dibuka
Guspardi Gaus, meminta Hasto untuk membuka saja jika menemukan fakta tersebut. Dia bilang, penghitungan suara Pemilu 2024 dilakukan secara berjenjang.
-
Anggota DPR Ingatkan KPU, Rekapitulasi Suara Nasional Tak Boleh Lewati 20 Maret 2024
Guspardi Gaus mengingatkan KPU jangan sampai melewati tenggat waktu penetapan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, yaitu 20 Maret 2024.
-
Ray Rangkuti Soroti Soal RUU DKJ: Tak Ada Urgensi Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden
Ray Rangkuti mengomentari soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang pembahasannya tengah dikebut DPR.
-
Baleg DPR Targetkan Pembahasan Tingkat Pertama RUU DKJ Selesai pada Masa Sidang IV
Baleg DPR targetkan pembahasan Tingkat Pertama Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.
-
Legislator PAN Sebut Perpanjangan Jadwal Rekapitulasi Suara Picu Kecurigaan dan Kegaduhan Publik
Jika alasan KPU adanya kondisi force majeure sehingga perlu dilakukan penyesuain, itu dapat dimaklumi.
-
Legislator PAN: Belum Ada Perubahan Jadwal Pilkada Serentak 2024
Guspardi Gaus menegaskan belum ada perubahan jadwal Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada November pada 2024 mendatang.
-
Komisi II DPR Bakal Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen
Saat ini ambang batas parlemen adalah 4 persen sesuai ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Anggota Komisi II Minta KPU RI Segera Berikan Santunan Petugas Ad hoc Pemilu yang Meninggal & Cacat
Komisi II DPR mengingatkan agar KPU RI segera memberikan santunan Rp 46 juta kepada badan ad hoc atau petugas lapangan yang meninggal di Pemilu 2024.
-
Sederet Penolakan Koalisi Pendukung Prabowo soal Wacana Hak Angket di DPR, Dorong Proses Lewat MK
Sederet penolakan koalisi pendukung Prabowo soal usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Anggota Komisi II DPR Nilai Wacana Pengguliran Hak Angket Sarat Tujuan Politis
Pasalnya banyak jalan yang bisa ditempuh oleh mereka yang menilai pelaksanaan Pilpres 2024 diwarnai banyak kecurangan.
-
Legislator PAN: Kok Ujug-ujug Hak Angket, Ada Apa?
Guspardi Gaus menilai, wacana yang disuarakan Ganjar Pranowo soal hak angket DPR tidak tepat.
-
Respons Komisi II DPR soal MK Putuskan Kepala Daerah Dilantik 2019 Berakhir di 2024: Harus Dihormati
Guspardi menilai, mereka yang mengajukan gugatan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 merasa tidak sesuai dengan masa jabatan kepala daerah selama lima tahun
-
Anggota Komisi II DPR Ingatkan Semua Peserta Pemilu Patuhi Aturan Kampanye
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta seluruh peserta pemilu mematuhi aturan berkampanye.
-
Anggota Komisi II DPR Jelaskan Tiga Poin Penting Revisi UU Pilkada
Diungkapkan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, pihaknya masih menunggu surat dari pimpinan DPR terkait pembahasan RUU Pilkada.
-
Bawaslu Diminta Berani Menindak Pelanggaran Pemilu 2024
Sebab peran Bawaslu kini menjadi perhatian masyarakat jelang pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang.
