Pendidikan GOTAG
Guspardi Gaus
Berita
-
MenPAN-RB Didesak Segera Tuntaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK
Menteri PANRB diminta melakukan klarifikasi terkait aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK yang belum juga diterbitkan hingga saat ini.
-
DPR Akomodasi Putusan MK, PAN Berharap Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Aman, Luber dan Jurdil
anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus berharap Pilkada Serentak dapat berlangsung aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
-
Beredar Undangan Rapat KPU-DPR soal Revisi PKPU untuk Pilkada, Tertulis Bahas Putusan MA
Beredar undangan rapat dari KPU untuk DPR terkait pembahasan revisi PKPU Pilkada. Namun, pada satu agenda, tertulis adanya pembahasan putusan MA.
-
PAN Sebut Reshuffle Kabinet untuk Sempurnakan Estafet Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo
Guspardi Gaus mengatakan perombakan kabinet di penghujung pemerintahan Jokowi bertujuan menyempurnakan estafet kepemimpinan dari era Jokowi ke Prabowo
-
DPR Apresiasi Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada, Bisa Kurangi Politik Transaksional
DPR mengapresiasi MK yang memutuskan bahwa parpol tidak lolos DPRD bisa mengusung calon sendiri di Pilkada. Putusan ini bisa mengurangi politik uang.
-
DPR Soroti Tingginya Pengeluaran saat Upacara HUT RI di IKN: Bukankah Ini Pemborosan Anggaran?
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengkritik pengeluaran anggaran negara untuk membiayai kebutuhan operasional HUT ke-79 RI Ibu Kota Negara.
-
Komisi II DPR Minta Timses Tak Saling Klaim Kemenangan di PSU Sumatra Barat
Guspardi berharap timses dan semua pihak menahan diri dan jangan saling klaim kemenangan dulu.
-
Lebih dari 1.000 Anggota DPR & DPRD Terlibat Judi Online, PPATK Diminta Segera Kirimkan Data-datanya
PPATK diminta untuk segera mengirimkan data terkait adanya anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online.
-
Anggota Komisi II DPR Kritisi PP UU ASN yang Tak Kunjung Terbit
Guspardi Gaus mengaku heran dikarenakan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No 20 tahun 2023 (UU ASN) belum juga diterbitkan.
-
Komisi II DPR Minta Mendagri Tito Karnavian Evaluasi Kinerja Semua Pj Kepala Daerah
Guspardi Gaus meminta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi kinerja semua Pj Kepala Daerah.
-
Anggota Komisi II DPR Kritik Minimnya Kehadiran Komisioner KPU dan Bawaslu saat Rapat Bahas Anggaran
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, kedua penyelenggara pemilu itu dihadiri pimpinan dan sekjen masing-masing.
-
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Bahas Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Pembahasan bersama KPU itu penting, karena dengan adanya putusan ini maka akan berdampak pada Peraturan KPU (PKPU) perihal pencalonan kepala daerah.
-
Sikapi Putusan MA, Komisi II DPR Desak KPU Revisi PKPU Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Komisi II DPR RI mendesak pihak KPU untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU), imbas putusan MA yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah.
-
DPR Minta KPU Segera Revisi PKPU usai MA Perintahkan Ubah Aturan Batasan Usia Minimum Cakada
DPR meminta KPU segera merevisi PKPU pasca putusan MA terkait perintah pencabutan aturan batas usia minimum calon kepala daerah.
-
3 Poin Pernyataan Kemendikbudristek soal Polemik Biaya UKT, Sebut Kuliah Bukan Wajib Belajar
3 poin pernyataan Kemendikbudristek terkait polemik tingginya biaya UKT, sebut lulusan SMA tak wajib kuliah.
-
Respons Kemendikbudristek hingga Anggota DPR Terkait Polemik Biaya UKT Mahal
Respons Kemendikbudristek hingga anggota DPR soal tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi saat ini.
-
Anggota Fraksi PAN Desak Pemerintah Jadikan Banjir Lahar Dingin Sumatera Barat Jadi Bencana Nasional
Ia juga meminta pemerintah turun tangan untuk membantu bencana di Sumbar. Apalagi, ada sejumlah daerah yang tertutup aksesnya karena longsor.
-
Sebut KIP Digunakan Mengakomodasi Orang Terdekat DPR, Pernyataan Stafsus Presiden Dinilai Tendensius
Guspardi Gaus menilai pernyataan stafsus presiden cenderung bernada memojokkan institusi DPR, juga sebuah pernyataan yang tendensius.
-
Anggota DPR Soroti Kenaikan Biaya UKT di Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri: Jangan Mendadak
Biaya kuliah yang tinggi mengakibatkan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), sulit diakses.
-
Jelang Pilkada, Seleksi CPNS 2024 Apakah Ditunda? Ini Penjelasan Menpan RB
Ombudsman RI mengusulkan agar seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 ditunda setelah Pilkada serentak 2024.
