Heboh WAMI Sebut Nyanyi di Nikahan Ditagih Royalti, Siapa yang Wajib Bayar Menurut Undang-undang?

Sementara itu, pasal 3 ayat (1) PP No.56/2021 menyebut setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Pada pasal 3 ayat (2) PP No.56/2021 disebutkan secara detail bentuk layanan publik bersifat komersial, meliputi:

• seminar dan konferensi komersial;
• restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
• konser musik;
• pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
• pameran dan bazaq
• bioskop;
• nada tunggu telepon;
• bank dan kantor;
• pertokoan;
• pusat rekreasi;
• lembaga penyiaran televisi;
• lembaga penyiaran radio;
• hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
• usaha karaoke.

Dalam pasal tersebut tak ada disebutkan acara pernikahan, sebagai bentuk layanan publik bersifat komersial.

Maka, tak heran masyarakat bingung dengan pernyataan Head of Corporate Communications & Memberships WAMI, Robert Mulyarahardja.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Ahmad M Ramli, yang turut merancang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, angkat bicara.

Menurut dia, seperti dikutip Kompas.com, acara bersifat sosial dan non-komersial tidak termasuk objek penarikan royalti. 

Acara pernikahan, ulang tahun, atau hajatan disimpulkan bukan acara sosial yang bersifat komersial.

"Kata kuncinya adalah ‘komersial’. Selama kegiatan bersifat sosial tanpa embel-embel mencari keuntungan, maka tidak dipungut royalti," tegasnya.