Yayak Gundul yang Sempat Minta Batalkan Demo 13 Agustus Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Dia mengungkapkan PBB di Kabupaten Bati masih terendah dibanding beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Jepara, Kudus, ataupun Rembang.

Kenaikan tarif PBB ini diharapkan Sudewo dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, renovasi rumah sakit, hingga pembangunan sektor perikanan.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

Namun, kebijakan ini memicu kemarahan warga hingga berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Setelah viral dan masifnya tekanan dari warga Pati, Sudewo pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakannya tersebut.

Dalam pernyataan persnya, Sudewo menegaskan pembatalan kenaikan PBB demi menjaga kondisi di Pati agar aman.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” kata dia pada Jumat lalu.

Dengan pembatalan ini, Sudewo mengatakan tarif PBB akan dikembalikan seperti semula.

Sementara, bagi warga yang sudah terlanjur membayar PBB dengan aturan kenaikan 250 persen, maka Pemkab Pati akan mengembalikan sisanya.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jateng dengan judul "Yayak Gundul Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu" Massa Aksi Klarifikasi Isu Demo Batal"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal)