Yayak Gundul yang Sempat Minta Batalkan Demo 13 Agustus Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

Di sisi lain, Yayak Gundul menyatakan pernyataannya itu muncul setelah menilai adanya pergeseran tuntutan dari pembatalan kenaikan PBB menjadi pelengseran Sudewo.

Menurutnya, dia telah dikhianati. Yayak Gundul mengaku mendengar adanya isu bahwa demonstrasi ini tengah ditunggangi pihak tertentu.

"Ada isu yang bilang ditunggangi (kepentingan) politik. Tapi itu isu. Saya tidak lihat uangnya. Tapi apa pun itu, (melanjutkan demo) itu hak mereka. Saya juga punya hak (untuk membatalkan aksi kelompoknya),” ujar Yayak.

Sudewo Tuding Demo Warga Pati Ditunggangi

Saat mendatangi posko donasi yang didirikan warga di depan Kantor Bupati Pati, Sudewo merasa heran karena aksi demonstrasi tetap digelar meski kebijakan kontroversialnya sudah dibatalkan.

Dengan tetap digelarnya demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang, Sudewo pun menuding ada pihak yang menunggangi aksi warga tersebut seperti dugaan Yayak Gundul.

Bahkan, dia menuduh ada kepentingan politik agar aksi demonstrasi ini terus digelar. Selain itu, Sudewo juga menuding adanya narasi yang dibuat pihak tertentu agar membenci dirinya.

“Jadi saya simpulkan ini tidak murni, ada yang menunggangi, berarti ini kepentingan politik,” ucap dia.

Sudewo menegaskan niatnya membatalkan seluruh kebijakan kontroversialnya dari soal kenaikan PBB hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) lima hari, demi membawa kedamaian di Pati.

“Logikanya harusnya mereka mau menahan diri karena tuntutan mereka sudah saya penuhi. Baik soal PBB, yang bukan hanya saya turunkan, malah sudah saya batalkan."

"Maupun tuntutan agar 5 hari sekolah dikembalikan jadi 6 hari sekolah. Karena tuntutan sudah saya penuhi, logikanya kan sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi,” terang dia

Awal Mula Kebijakan PBB Naik dan Berujung Dibatalkan

Kronologi naiknya PBB Pati berawal ketika Sudewo mengatakan tidak ada kenaikan PBB sejak 14 tahun belakangan.

Lalu, Sudewo pun memutuskan untuk menggelar rapat bersama dengan para camat hingga perangkat desa se-Kabupaten Pati di kantornya pada 18 Mei 2025 silam.

Dalam rapat itu, akhinya disepakati PBB di Pati mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Dia berdalih kenaikan ini demi peningkatan pendapatan daerah untuk mendanai program pembangunan dan memperkuat layanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB)."