Yayak Gundul yang Sempat Minta Batalkan Demo 13 Agustus Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan bahwa Cahya Basuki atau Yayak Gundul bukanlah bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Pernyataan sikap ini disampaikan setelah Yayak Gundul sempat meminta agar warga Pati, Jawa Tengah, membatalkan aksi demonstrasi yang dijadwalkan akan digelar pada Rabu (13/8/2025) di Alun-alun Pati.

Adapun permintaan Yayak Gundul ini setelah Bupati Pati, Sudewo, resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Selain itu, sosok yang juga merupakan Koordinator Kelompok Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) itu menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Sudewo pada Jumat (8/8/2025) lalu.

Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menyatakan Yayak Gundul tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Baca juga: Bupati Pati Batalkan Kenaikan Tarif PBB, Pakar Harap Warga Tak Terpolitisasi

Teguh juga menyatakan pihaknya enggan untuk dikaitkan dengan sosok Yayak Gundul.

“Kemarin kami mengetahui bahwa Yayak Gundul dari Gerpab membatalkan aksi demo. Harap diketahui Aliansi kami tidak ada hubungannya dengan Yayak Gundul. Tidak pernah ada hubungan dengan kami. Kami pun tidak mau berhubungan dengan dia,” tegas dia pada Sabtu (9/8/2025), dikutip dari Tribun Jateng.

Ia mengatakan pernyataan Yayak Gundul tersebut merupakan upaya penggembosan gerakan dan merupakan cara Sudewo untuk melakukan adu domba.

“Saya mohon, Pak Bupati, warga Pati jangan diadu domba, warga sudah bersatu, ingin Pati maju,” jelas dia.

Teguh menegaskan demonstrasi yang digelar pada 13 Agustus merupakan jawaban atas 'tantangan' dari Sudewo yang tak gentar ketika ribuan warga berunjuk rasa untuk menolak kenaikan PBB tersebut.

Dia juga menambahkan terkait agar Sudewo lengser memang sudah dari awal menjadi salah satu tuntutan dari aliansi.

Teguh menjelaskan tuntutan dibatalkannya kebijakan kenaikan PBB merupakan salah satu isu yang menjadi pemersatu warga Pati dan terbentuklah aliansi.

“Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh,” kata dia.

Di sisi lain, Teguh juga mengungkapkan Sudewo juga merupakan sosok yang problematik terkait kebijakannya.

Sehingga, sambungnya, masih banyak tuntutan yang ingin disampaikan warga Pati pada aksi demonstrasi mendatang.

Di sisi lain, Yayak Gundul menyatakan pernyataannya itu muncul setelah menilai adanya pergeseran tuntutan dari pembatalan kenaikan PBB menjadi pelengseran Sudewo.

Menurutnya, dia telah dikhianati. Yayak Gundul mengaku mendengar adanya isu bahwa demonstrasi ini tengah ditunggangi pihak tertentu.

"Ada isu yang bilang ditunggangi (kepentingan) politik. Tapi itu isu. Saya tidak lihat uangnya. Tapi apa pun itu, (melanjutkan demo) itu hak mereka. Saya juga punya hak (untuk membatalkan aksi kelompoknya),” ujar Yayak.

Sudewo Tuding Demo Warga Pati Ditunggangi

Saat mendatangi posko donasi yang didirikan warga di depan Kantor Bupati Pati, Sudewo merasa heran karena aksi demonstrasi tetap digelar meski kebijakan kontroversialnya sudah dibatalkan.

Dengan tetap digelarnya demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang, Sudewo pun menuding ada pihak yang menunggangi aksi warga tersebut seperti dugaan Yayak Gundul.

Bahkan, dia menuduh ada kepentingan politik agar aksi demonstrasi ini terus digelar. Selain itu, Sudewo juga menuding adanya narasi yang dibuat pihak tertentu agar membenci dirinya.

“Jadi saya simpulkan ini tidak murni, ada yang menunggangi, berarti ini kepentingan politik,” ucap dia.

Sudewo menegaskan niatnya membatalkan seluruh kebijakan kontroversialnya dari soal kenaikan PBB hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) lima hari, demi membawa kedamaian di Pati.

“Logikanya harusnya mereka mau menahan diri karena tuntutan mereka sudah saya penuhi. Baik soal PBB, yang bukan hanya saya turunkan, malah sudah saya batalkan."

"Maupun tuntutan agar 5 hari sekolah dikembalikan jadi 6 hari sekolah. Karena tuntutan sudah saya penuhi, logikanya kan sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi,” terang dia

Awal Mula Kebijakan PBB Naik dan Berujung Dibatalkan

Kronologi naiknya PBB Pati berawal ketika Sudewo mengatakan tidak ada kenaikan PBB sejak 14 tahun belakangan.

Lalu, Sudewo pun memutuskan untuk menggelar rapat bersama dengan para camat hingga perangkat desa se-Kabupaten Pati di kantornya pada 18 Mei 2025 silam.

Dalam rapat itu, akhinya disepakati PBB di Pati mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Dia berdalih kenaikan ini demi peningkatan pendapatan daerah untuk mendanai program pembangunan dan memperkuat layanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB)."

"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Dia mengungkapkan PBB di Kabupaten Bati masih terendah dibanding beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Jepara, Kudus, ataupun Rembang.

Kenaikan tarif PBB ini diharapkan Sudewo dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, renovasi rumah sakit, hingga pembangunan sektor perikanan.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

Namun, kebijakan ini memicu kemarahan warga hingga berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Setelah viral dan masifnya tekanan dari warga Pati, Sudewo pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakannya tersebut.

Dalam pernyataan persnya, Sudewo menegaskan pembatalan kenaikan PBB demi menjaga kondisi di Pati agar aman.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” kata dia pada Jumat lalu.

Dengan pembatalan ini, Sudewo mengatakan tarif PBB akan dikembalikan seperti semula.

Sementara, bagi warga yang sudah terlanjur membayar PBB dengan aturan kenaikan 250 persen, maka Pemkab Pati akan mengembalikan sisanya.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jateng dengan judul "Yayak Gundul Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu" Massa Aksi Klarifikasi Isu Demo Batal"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal)