JSIT Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang Kebijakan Satu Kelas 50 Siswa: Jaga Keseimbangan Ekosistem

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar, menyebut secara prinsip kebijakan gubernur tersebut untuk menekan angka anak putus sekolah dan memperpanjang rata-rata lama belajar anak memang baik.

Namun, ia menilai kebijakan itu tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing, termasuk distribusi sekolah swasta di tiap kecamatan.

"Tujuannya bagus untuk menghindari anak putus sekolah. Kedua, memperpanjang rata-rata lama sekolah anak. Sehingga di sekolah-sekolah negeri yang memang orang tua lebih memilih anaknya ke sekolah negeri, itu lebih tertampung banyak," ujarnya.

Namun demikian, Cecep mengingatkan keberadaan sekolah swasta juga harus diperhitungkan secara proporsional dalam kebijakan pendidikan.

Ia khawatir penambahan daya tampung sekolah negeri justru mengurangi jumlah siswa yang masuk ke sekolah swasta yang selama ini turut menopang pelayanan pendidikan di daerah.

"Sekolah swasta pun harus dihitung keberadaannya. Jangan sampai penambahan murid di sekolah negeri ini justru mengurangi jumlah murid yang ada di sekolah swasta," katanya.

Oleh karena itu, Cecep menekankan perlunya analisis data secara rinci di tiap wilayah, mulai dari jumlah lulusan SD, kapasitas daya tampung SMP atau SMA negeri maupun swasta, hingga potensi siswa yang belum tertampung. 

Data ini penting agar kebijakan penambahan kelas tidak diterapkan secara seragam tanpa melihat karakteristik daerah.

"Jadi per wilayah ini harus dihitung. Berapa anak lulusan SD, kemudian berapa daya tampung SMP maupun SMA. Dan jangan lupa, daya tampung sekolah swasta juga harus dihitung. Jangan sampai menghitung daya tampung hanya oleh sekolah negeri saja. Ini yang mengakibatkan gejolak dari rekan-rekan sekolah swasta," ucapnya.