5 Fakta Hubungan Gubernur Babel dan Wakilnya Memburuk: Wagub Siap Tempuh Jalur Hukum

Ia juga menekankan bahwa secara hukum, kewenangan Wakil Gubernur memang terbatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Hidayat Arsani, S.E.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur adalah kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Wakil Gubernur hanya menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Gubernur, tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Hidayat.

Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar, apalagi menyangkut dinamika internal pemerintahan.

“Saya minta semua pihak bersikap tenang. Jangan menimbulkan kegaduhan. Pemerintah tetap bekerja seperti biasa. Jika saya merasa tak layak, saya siap mundur. Tapi sampai saat ini saya sudah menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Ia pun menyesalkan isu disharmoni yang mencuat dalam waktu yang singkat setelah menjabat.

“Belum tiga bulan, sudah muncul ketidakharmonisan seperti ini. Ini jadi catatan saya,” tambahnya.

Silakan melapor

Hidayat juga mengungkapkan, tak mempersalahkan ada pihak yang berencana melaporkan kebijakannya ke Kementerian Dalam Negeri.

“Pesan saya, bekerja dengan baik saja, tidak perlu buat konten atau keluhan. Beliau (Hellyana) ingin melapor ke Mendagri atau PTUN, ya Alhamdulillah silakan saja. Jangan tidak dilaporkan, silakan lapor saja. Jangan membuat keluhan saja, agar Mendagri turun langsung ke sini. Jika saya salah, saya hormat. Jika saya benar, apa sanksinya?” ujar Hidayat.

Tanggapan DPRD

Anggota DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai bahwa perbedaan pandangan antara gubernur dan wakil gubernur sebaiknya tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia berharap keduanya bisa kembali bekerja sama demi kepentingan rakyat.

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Hidayat Arsani dan John Tabo sebagai Gubernur Babel dan Papua Pegunungan

"Ada hal yang lebih penting, yaitu masalah ekonomi dan pembangunan yang harus diselesaikan bersama," ungkap Imam.

Imam, yang juga Ketua Bappilu PDIP Babel, menyebut bahwa pihaknya siap memfasilitasi mediasi jika laporan disampaikan ke DPRD.

PDIP bersama partai koalisi seperti Golkar, PPP, dan PKS akan mendorong agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan kontrak politik lima tahunan.

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Hidayat Arsani Ngaku Sudah Capek Bekerja Sendiri, Wagub Jarang ke Kantor, Hubungannya Tak Harmonis

dan

Hidayat Arsani Ngaku Sudah Capek Bekerja Sendiri, Wagub Jarang ke Kantor, Hubungannya Tak Harmonis