Satu Tak Hadir, 39 dari 40 Anak Bermasalah Ikut Pendidikan Militer di Purwakarta, Ortu Menangis Haru

TRIBUNNEWS.com - Satu dari 40 anak bermasalah yang dijadwalkan mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sejak Kamis (1/5/2025), tidak hadir.

Tak diketahui alasan mengapa satu anak tersebut tidak hadir.

Sebanyak 39 anak yang merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu tiba di lokasi pada pukul 12.00 WIB. Mereka menaiki bus dan truk yang disediakan Pemkab Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, mengatakan para orang tua siswa telah menitipkan anak-anak mereka untuk dibina.

Ia juga menyebut, sesuai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pihaknya tidak perlu menunggu proses hukum untuk menangani anak-anak bermasalah.

"Kami tidak menunggu payung hukum ketika ada anak-anak yang terancam masa depannya."

"Orang tua telah menitipkan mereka kepada kami, dan kami percaya TNI dan Polri mampu membina mereka," ujar Binzein, Kamis, dikutip dari TribunJabar.id.

Sementara itu, tangisan haru dari orang tua mengiringi kedatangan anak-anak tersebut.

Elly, seorang wali murid, berharap anaknya bisa berubah setelah menjalani pendidikan militer.

Selama ini, kata dia, sang anak kerap membolos sekolah dan sulit dinasehati.

"Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik," kata dia, Kamis.

Baca juga: Rekam Jejak Hercules, Ketum GRIB Ancam Dedi Mulyadi dan Ngamuk ke Sutiyoso, Keluar-Masuk Penjara

"Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut," lanjutnya.

Diketahui, pendidikan militer akan berlangsung selama 14 hari.

Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi, menjelaskan hari pertama pendidikan militer, diisi pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebelum mereka menjalani rutinitas harian, seperti salat berjamaah, olahraga, menjaga kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi.

Ia mengatakan, materi pelatihan disusun secara kolaboratif oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dinas sosial, serta psikolog anak. 

"Tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak," ujarnya.

"Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak," imbuh dia.

Amnesty International: Berpotensi Melanggar HAM

Terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah di Jabar, Amnesty International Indonesia menilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya soal Keluarga Aura Cinta, Kepala SMAN 1 Cikarang Utara: Masuk Sekolah Pakai SKTM

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak."

"Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak."

"Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

"Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak," pungkas dia.

Diketahui, Dedi mulai akan memberlakukan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah mulai 1 Mei 2025, secara bertahap.

Dalam menjalankan kebijakan itu, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.

Sebagai informasi, anak-anak bermasalah menurut Dedi adalah mereka yang membolos, tawuran, suka mabuk, hingga suka main game Mobile Legends.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kelas Pindah ke Markas TNI, 39 Siswa Ikuti Program Pendidikan Karakter Bareng TNI-Polri

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Gita Irawan, TribunJabar.id/Deanza Falevi)