Satu Tak Hadir, 39 dari 40 Anak Bermasalah Ikut Pendidikan Militer di Purwakarta, Ortu Menangis Haru

"Tujuan utama program ini adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak," ujarnya.

"Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak," imbuh dia.

Amnesty International: Berpotensi Melanggar HAM

Terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah di Jabar, Amnesty International Indonesia menilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya soal Keluarga Aura Cinta, Kepala SMAN 1 Cikarang Utara: Masuk Sekolah Pakai SKTM

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak."

"Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak."

"Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

"Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak," pungkas dia.

Diketahui, Dedi mulai akan memberlakukan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah mulai 1 Mei 2025, secara bertahap.