Gelar Rakornas 2025 di Bogor, Pemuda Muslimin Indonesia Soroti Revisi UU TNI

Menurut Sidra, dalam sistem negara demokrasi, tak ada cara lain selain bagaimana mendorong peran berbagai cabang kekuasaan—eksekutif, yudikatif, dan legislatif—dengan mengaktifkan civilian oversight/public control (pengawasan publik) oleh berbagai kekuatan masyarakat sipil.

Sidra juga menyampaikan bahwa pembentukan budaya demokrasi dan etika publik perlu dilahirkan melalui kepeloporan masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan rakyat.

“Konsepsi inilah yang belum dapat dipraktikkan di Indonesia. Meminjam istilah Hariman Siregar, ketika struktur dan aktor sudah ada, masalahnya adalah kultur yang belum ada. Sehingga nilai-nilai demokrasi dan rule of law sulit diterapkan dengan baik. Padahal, itulah esensi kehidupan berbangsa di negara demokrasi,” pungkasnya.