Pendidikan GOTAG
UU TNI
Berita
Foto (1)
-
Presiden dan DPR Belum Siap, Minta MK Tunda Sidang Uji UU TNI
Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ditunda.
-
Usai Uji Formil Gugur, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK
Usai pengujian formil terhadap revisi rancangan Undang-Undang TNI gugur, kini gugatan itu berlanjut melalui pengujian materiil di MK.
-
Putri Gus Dur dan Aktivis HAM Fatia Masuk Jajaran Nama Pemohon Uji UU TNI yang Ditolak MK
Nama putri Gus Dur hingga aktivis HAM Fatia Maulidiyanti masuk jajaran mama pemohon uji UU TNI yang ditolak Mahkamah Konstitusi .
-
Setelah Uji Formil UU TNI Ditolak MK, Koalisi Masyarakat Sipil akan Lanjut Uji Materiil
Para pemohon pengujian formil revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) akan kembali melakukan pengujian ke MK kali ini uji materiil.
-
Dissenting Opinion Ketua MK Soroti Kilatnya Pembahasan UU TNI
Ketua MK Suhartoyo menyoroti singkatnya proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI oleh DPR.
-
Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Nilai DPR Seharusnya Perbaiki UU TNI
Semuanya ditolak oleh MK dengan alasan semua pemohon tidak legal standing atau kedudukan hukum.
-
MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Formil Revisi UU TNI dari Masyarakat Sipil dan Mahasiswa
MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
-
6 Poin Kritik SETARA Institute Soal Pengembangan Struktur Organisasi Baru TNI
SETARA Institute memberikan enam poin catatan yang mengkritik pengembangan struktur organisasi TNI yang baru.
-
Struktur TNI Diperluas: Pengamat Ingatkan Beban Anggaran dan Warisan Dwifungsi ABRI
Pemerintah Prabowo kembali memperluas struktur TNI dengan membentuk kodam dan batalyon baru. Namun tanpa arah kebijakan yang transparan
-
3 Poin Kesimpulan Hasil Uji Formil UU TNI yang Dimohonkan Putri Gus Dur Cs, Sorot Soal Prosedur
Pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah menyerahkan kesimpulannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Asa Mahasiswa UI Jelang Putusan Uji Formil UU TNI: MK Harapan Terakhir
Abu Rizal Biladina berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonannya membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
-
Pemohon Pengujian UU TNI Diteror Nomor Tidak Dikenal, Dimaki pakai Kata-kata Kotor
Pengujiian Undang-Undang TNI akan memasuki episode terakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Revisi UU TNI Hasil Kesepakatan Politik Jokowi dan Prabowo
Pakar Hukum Tata Negara Ahmad Redi menyatakan revisi UU TNI tidak semata-mata merupakan produk administratif.
-
Mahasiswa UI Heran Sikap Dosennya di Sidang UU TNI: Tak Sesuai Ajaran di Kelas
Mahasiswa UI kritik dosennya sendiri di sidang MK soal UU TNI. Nilai yang diajarkan di kelas tak sejalan dengan sikapnya di ruang sidang.
-
Guru Besar UI Satya Arinanto Beri Penjelasan dalam Sidang UU TNI di Mahkamah Konstitusi Pakai AI
Satya Arinanto pernah menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI (Boediono, Jusuf Kalla, Ma’ruf Amin) maupun Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI.
-
Ketua MK Tegur DPR Sebab Terlambat Menyampaikan Informasi Ahli dalam Sidang Uji Formil UU TNI
Suhartoyo pun mengingatkan kembali agar DPR tidak terlambat jika misalnya hendak mengganti ahli yang baru dalam sidang berikutnya.
-
Hakim MK Puji Aktivis KontraS Interupsi Rapat DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont: Keren
Hakim konstitusi Guntur Hamzah memuji aksi yang dilakukan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus.
-
Andrie Yunus Kontras Ungkap Didatangi Intel Usai Geruduk DPR Saat Bahas RUU TNI
Andrie Yunus menceritakan apa dampak yang ia rasakan usai menerobos masuk rapat tersebut di hadapan para hakim.
-
Letjen Novi Helmy Kembali Aktif di TNI Usai Pimpin Bulog, Pengamat: Ada Celah Prosedural UU TNI
Letjen Novi Helmy kembali aktif di TNI usai pimpin Bulog. Pengamat soroti celah prosedural dalam UU TNI soal reaktivasi.
-
Regresi Reformasi TNI: Status Aktif Kembali Usai Penempatan Jabatan Sipil di Luar UU TNI
Dalam kerangka reformasi TNI dan kepatuhan terhadap UU TNI, semestinya berbagai praktik maupun kebijakan regresif ini perlu dievaluasi, baik oleh Pres
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved