Pendidikan GO
Fersianus Waku
Artikel
-
Undang YLBHI, Komisi III DPR Pastikan Tidak Ada yang Ditutup-tutupi Dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komisi III DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara transparan.
Senin, 21 Juli 2025 -
Di Hadapan YLBHI, Habiburokhman Klaim Tak Bakal Ugal-ugalan Bahas RUU KUHAP
Habiburokhman menanggapi sejumlah kekhawatiran masyarakat sipil terhadap kecepatan pembahasan DIM dalam RUU tersebut.
Senin, 21 Juli 2025 -
Bahas RUU KUHAP di DPR, Hotman Paris: Selama Ini Advokat Kayak Patung saat Dampingi Klien
Hotman Paris Hutapea mendukung ketentuan dalam RUU KUHAP yang memberi hak bagi advokat untuk mengajukan keberatan saat mendampingi klien
Senin, 21 Juli 2025 -
Teringat Pemeriksaan Jokowi, Hotman Paris Dorong Advokat Aktif di KUHAP
Hotman Paris angkat suara soal posisi pengacara Jokowi saat BAP ijazah palsu. KUHAP harus ubah peran pengacara jadi lebih bermartabat?
Senin, 21 Juli 2025 -
Said Abdullah Sebut Usulan Gibran Berkantor di IKN Diselesaikan dengan Undang-undang Saja
Said Abdullah mengatakan usulan Gibran berkantor di IKN sebaiknya siselesaikan dengan undang-undang saja.
Senin, 21 Juli 2025 -
Tanggapan PDIP Soal Absen Kirim Utusan ke Kongres PSI di Solo
PDIP tidak mengutus perwakilan partainya hadir di acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
Senin, 21 Juli 2025 -
Anggota DPR Minta Kasus Tambang Ilegal di IKN Jadi Pelajaran, Polisi Harus Cepat Tanggap
DPR minta otoritas pengelola IKN dan aparat penegak hukum tidak membiarkan IKN jadi ladang pelanggaran hukum, di antaranya kasus tambang ilegal.
Senin, 21 Juli 2025 -
DPR Soroti Pemenang Tender Pemerintah yang Belum Bersertifikat SNI
Anggota DPR Evita Nursanty menyoroti peran BSN dalam pengawasan implementasi SNI dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Senin, 21 Juli 2025 -
Anggota DPR Soroti BSN, Banyak Produk yang Belum Bersertifikat SNI Justru Menjadi Pemenang Tender
Anggota Komisi VII DPR Evita Nursanty menilai masih banyak produk yang belum bersertifikat SNI justru menjadi pemenang tender.
Senin, 21 Juli 2025 -
Anggota DPR Nilai Pemulangan Selebgram AP dari Myanmar Sebagai Kemenangan Diplomasi
DPR mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah memulangkan selebgram asal Indonesia yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Myanmar.
Minggu, 20 Juli 2025 -
Ray Rangkuti: Jika Jokowi Gabung PSI Justru Akan Terlihat Tidak Konsisten
Ray menyoroti kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Minggu, 20 Juli 2025 -
RUU KUHAP Diprotes, DPR Undang YLBHI dan Organisasi Advokat Bahas Ulang
DPR kembali undang YLBHI dan organisasi advokat bahas RUU KUHAP yang dinilai tergesa-gesa. Komisi III janji buka ruang aspirasi publik.
Minggu, 20 Juli 2025 -
Anggota Komisi III DPR Nilai Vonis Tom Lembong Aneh: tapi Tetap Harus Lihat Pertimbangan Hukumnya
Soedeson menilai putusan tersebut mengundang tanda tanya, meskipun secara hukum tetap harus dikaji secara utuh.
Minggu, 20 Juli 2025 -
NasDem Usul IKN Dijadikan Ibu Kota Kalimantan Timur jika Batal Jadi Ibu Kota Negara
Partai NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
Jumat, 18 Juli 2025 -
NasDem Usul Moratorium Pembangunan IKN Jika Status Ibu Kota Negara Belum Jelas
Partai NasDem mengusulkan pemerintah agar memberlakukan moratorium pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Jumat, 18 Juli 2025 -
NasDem Minta Prabowo Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota, Usul Gibran Berkantor di IKN
NasDem mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur
Jumat, 18 Juli 2025 -
Ray Rangkuti: Jokowi Panik Setelah Diserang Isu Ijazah Palsu-Pemakzulan Gibran
Ray Rangkuti, merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi soal adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu.
Jumat, 18 Juli 2025 -
Anggota DPR Soroti BUMD Sebagai Beban Fiskal, Bukan Mesin Ekonomi Daerah
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyoroti lemahnya tata kelola BUMD yang hingga kini dinilai lebih banyak menjadi beban
Rabu, 16 Juli 2025 -
Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Segera Dituntaskan, Jangan Berlarut-larut
Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Anggota DPR ke Mentan: Jangan-jangan Seluruh Pangan Kita Oplosan, yang Ketahuan Baru Beras
Daniel Johan mendorong pemerintah untuk menjadikan kasus beras oplosan sebagai momentum reformasi tata niaga pangan nasional.
Rabu, 16 Juli 2025
