Catatan Evaluatif KontraS di HUT ke-80 TNI: Masuk Kampus, Cawe-cawe Ranah Ekspresi Digital

KontraS juga menyoroti pelaporan terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring. Laporan tersebut diduga terkait unggahan Ferry di media sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE.

“Ketika TNI sebagai institusi melaporkan influencer atas ekspresi digital, ini merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang dinikmati melalui media sosial,” jelas Hans. 

Ia juga menyebut bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan perlindungan terhadap ekspresi sipil di ruang digital.

Meski tidak secara langsung menanggapi kritik KontraS, Freddy Ardianzah dalam pernyataan resminya menekankan bahwa pelibatan TNI dalam berbagai kegiatan tetap berada dalam koridor hukum dan tugas pokok pertahanan.

“TNI tidak memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap warga sipil. Jika ada laporan, itu dilakukan sesuai prosedur dan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

Tahun ini, TNI mengerahkan 133 ribu personel dan 1.047 alutsista dalam perayaan HUT ke-80, menjadikannya yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan meliputi parade pasukan, defile alutsista, sailing pass, panggung hiburan, dan pesta rakyat.

Baca juga: Kejar-kejaran F-16 Fighting Falcon dan T50i Golden Eagle Bakal Jadi Aksi Pembuka HUT ke-80 TNI

KontraS menegaskan bahwa catatan ini bukan bentuk penolakan terhadap institusi militer, melainkan refleksi sipil yang bertujuan mendorong akuntabilitas, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan seharusnya turut serta menjamin hak-hak sipil warga,” tutup Hans.