Data Lengkap BGN Kasus Keracunan MBG per 30 September 2025, Pulau Jawa Tembus 4.000 Korban

HACCP adalah sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat sistematis berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di seluruh rantai produksi makanan, dari bahan baku hingga produk akhir.

Dalam lembaga itu, Dadan menjelaskan Puskesmas hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga akan terlibat untuk mitigasi dan penangana darurat.

"Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan," jelas Dadan.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat," pungkasnya.

BPOM Singgung SPPG yang Baru Beroperasi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengungkapkan penyebab maraknya kasus keracunan MBG.

Menurutnya, yang menjadi penyebab utama adalah dapur MBG atau SPPG yang baru berdiri selama sebulan.

Ia mengatakan, ada 18 SPPG yang baru beroperasi selama sebulan, berkaitan dengan sejumlah kasus keracunan MBG.

"(Sebanyak) 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini. Sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli-September awal ini, itu meningkat (kasus keracunan) karena masalahnya di SPPG tersebut," jelas Ikrar, Rabu (1/10/2025).

Berdasarkan slide yang diperlihatkan, ada lima hal yang menyebabkan terjadinya keracunan dan berasal dari makanan yang dibuat dan didistribusikan oleh SPPG bermasalah tersebut.

Pertama, terkait bangunan atau fasilitas yang tersedia, tidak memenuhi standar yang diberlakukan oleh BGN dan tak sesuai pedoman yang tertuang dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Selain itu, juga ada masalah dalam pengendalian hama, tak memadainya fasilitas pendingin bahan makanan, serta tempat pencucian dan pengeringan ompreng yang tidak memadai.

Kedua, berkaitan dengan kehigienisan dan sanitasi. Hasil temuan BPOM menunjukkan pembersihan bangunan dan peralatan tidak optimal.

Ketiga, soal pengendalian faktor kritis, yaitu pemilihan hingga penyimpanan bahan baku makanan tidak sesuai standar.

Lalu, tidak tercapainya suhu dan waktu pemasakan, tak ada pemantauan tahap kritis seperti suhu lemari pendingin dan suhu internal produk.

Keempat, tentang pihak yang melakukan pemasakan makanan dan distribusi, mereka belum memiliki pengetahuan cukup soal keamanan pangan.