Dasco Minta Aparat Investigasi Banyaknya Siswa yang Keracunan MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan pemerintah. 

Politisi Partai Gerindra ini meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi secara serius untuk membedakan mana kasus yang murni kelalaian dan mana yang berindikasi kesengajaan.

“Kita turut prihatin terhadap kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Tentunya kita meminta kepada BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menyikapi hal ini dengan serius. Lalu kemudian kita juga meminta kepada APH (aparat penegak hukum) untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Kata Dasco, DPR memberi kesempatan kepada pihak penyelenggara program MBG untuk melakukan evaluasi internal agar kasus serupa tidak terulang. 

"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada (penyelenggara) MBG untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ujarnya.

Terkait langkah DPR, Dasco menyebut komisi teknis yang membidangi program MBG sudah mengikuti perkembangan kasus tersebut. 

Ia menilai komisi terkait nantinya bisa mengambil langkah evaluasi yang dianggap perlu. 

“Komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Mengenai MBG

MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berjalan sejak 6 Januari 2025, dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuan awalnya menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan target penerima  82,9 juta orang.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program ini untuk memenuhi janji kampanye Prabowo Subianto saat mencalonkan presiden RI di Pilpres 2024 lalu.

Data KSP soal Keracunan MBG

Sebagai informasi, kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG.

Ada data dari tiga lembaga sebagai berikut Badan Gizi Nasional (BGN), 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September.

Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September.

Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025.

“Dari data dari tiga lembaga tersebut, kasus keracunan menimpa 5 ribu an penerima manfaat,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Qodari hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Adapun penyebab utama keracunan tersebut diantaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.

Data BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, hingga 22 September ini total terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB) ini adalah 4.711 orang.

Dengan rincian, wilayah satu yaitu provinsi – provinsi di pulau Sumatera ada 7 kasus keracunan dengan total korban sebanyak 1.261 orang.

Kemudian, wilayah dua yaitu provinsi – provinsi di pulau Jawa ada 27 kasus keracunan dengan 2.606 orang.

Wilayah tiga yaitu provinsi – provinsi di pulau Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Papua ada 11 kasus dengan 842 orang.

“Jadi jumlah yang terdampak KLB dari wilayah I, II dan III total 4.711 orang,” ujar dia dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). 

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Sejak MBG diluncurkan, pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini.

“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.

Pihaknya mengatakan, fakta yang ada ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.

Ribuan anak menjadi korban jelas karena ada kesalahan sistemik.

JPPI menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara program MBG, melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN dan mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program.

Kasus Keracunan MBG di Cipongkor

Kasus ini belum termasuk dalam hitungan pemerintah dan BGN.

Insiden keamanan pangan ini terjadi pada Selasa (23/9/2025).

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Lia N Sukandar, mengungkapkan korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor hingga Selasa, berjumlah 393 orang.

Dari angka itu, 39 di antaranya masih menjalani rawat inap, sedangkan lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Data terbaru yang masuk hingga 16.30 WIB tadi, ada 393 siswa yang tercatat sebagai korban keracunan," kata Lia, Selasa, dikutip dari TribunJabar.id.

"Memang masih ada yang rawat inap, tapi mayoritas sudah rawat jalan," ungkapnya