KPK Siap Dampingi Kemenkeu Tagih Tunggakan Pajak Rp60 Triliun, Bagaimana Mekanismenya?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengumumkan rencana besar untuk mengejar para penunggak pajak tersebut.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Kompas.com/Bayu Pratama S
KOLABORASI - Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. KPK siap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rencana penagihan tunggakan pajak terhadap 200 wajib pajak besar yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Menkeu Purbaya menegaskan akan membentuk tim gabungan yang kuat dengan melibatkan instansi penegak hukum lainnya.
"Sejumlah instansi akan dilibatkan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," ungkapnya.
Dengan demikian, mekanisme penagihan akan menjadi upaya terpadu:
1. Kemenkeu (Ditjen Pajak): Sebagai eksekutor utama penagihan.
2. KPK: Mengawasi dan mencegah korupsi dalam prosesnya.
3. Polri dan Kejaksaan Agung: Memberikan dukungan penegakan hukum jika diperlukan.
4. PPATK: Menelusuri aliran dana dan aset para penunggak pajak.
Baca Juga
| Korupsi Kuota Haji, 7 Saksi dari Petinggi dan Perwakilan Biro Travel Diperiksa di Polda Jatim |
|
|---|
| Apa Itu Sumitronomics yang Dinilai Menkeu Purbaya Jadi Resep Genjot Ekonomi Indonesia? |
|
|---|
| Sosok Bupati Jember Gus Fawait yang Disebut Cuek pada Wakilnya hingga Diadukan ke KPK |
|
|---|
| CPNS 2026 Resmi Dibuka, Menkeu dan Menpan RB Bakal Wujudkan Mimpi Putra Daerah |
|
|---|
| Usut Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Situbondo, KPK Periksa Eks Bupati Karna Suswandi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.