Politisi PDIP Said Abdullah Singgung Gaya Koboi Menkeu Saat Rapat Bahas APBN 2026 di DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyinggung gaya ala koboi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal itu terjadi dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, pada Selasa (23/9/2025).

Di politik istilah 'gaya koboi" dimaksudkan sebagai gaya komunikasi atau tindakan seorang politisi yang spontan, blak-blakan, dan berani, tetapi berisiko menimbulkan kontroversi.

Awalnya, Said Abdullah mengatakan Banggar DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dalam jangka menengah.

Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7–8 persen, dengan capaian 5,4 persen tahun ini dianggap sebagai fondasi penting.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7 sampai 8 persen dalam jangka menengah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Banggar DPR juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan gejolak pada sektor riil maupun moneter. 

Said menyebut stabilitas keduanya akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan goncangan pada sisi moneter serta memicu letupan krisis lainnya,” ucap politisi PDIP ini.

Untuk mewujudkan hal itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan. 

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus selalu seirama mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif,” katanya.

Meski begitu, Said mengakui mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan tidaklah mudah. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan likuiditas perbankan tetap tersalurkan ke sektor riil.

“Banggar DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan. Sebab pada saat yang sama kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil,” ucapnya.

Terkait suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2026, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati berada di level moderat 6,9 persen. Said menegaskan angka ini dipahami sebagai batas atas.

“Suku bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9. Persentase ini kita maknai secara psikologis sebagai batas atas,” ujarnya.

Kendati demikian, Said optimistis angka tersebut masih bisa diturunkan. 

Dia menyebut gaya kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilainya berani ala koboi menjadi modal untuk melonggarkan kebijakan moneter.

“Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat. Terbukti dalam sebulan ini, kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun 2026 bisa lebih rendah sehingga biaya dana yang akan ditanggung oleh APBN akan semakin rendah,” pungkas Said.