5.360 Anak Keracunan MBG, Program Unggulan Prabowo—Istana Akui Kelalaian: Kami Minta Maaf

Ringkasan Utama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijanjikan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024, mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan ditegaskan dalam RAPBN 2026, kini menghadapi sorotan publik setelah 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan. Pemerintah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah digaungkan sejak kampanye Pilpres 2024, mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026.

“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pelanggaran.

“Harus. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar sanksi yang diberikan tidak mengganggu operasional program MBG.

“Sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” pungkasnya.

Baca juga: Tok! DPR-Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Perampasan Aset Tidak Masuk?

  
Lonjakan Kasus dan Desakan Publik

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 5.360 anak mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah itu bisa lebih besar karena sebagian kasus diduga ditutupi.

“Kasus keracunan akibat makanan dari program MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih seiring kasus yang terus terjadi dan sebagian ditutupi,” kata Ubaid dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

  
Dugaan Sumber Keracunan: Supplier Baru

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kasus terbaru di Kabupaten Kepulauan Banggai diduga berasal dari ikan cakalang yang disuplai oleh pemasok baru.

“Di Banggai, SPPG sudah berjalan 8 bulan dan sejauh ini aman. Menurut info sementara, terjadi pergantian supplier ikan cakalang yang kemudian menimbulkan alergi pada sebagian penerima manfaat,” kata Dadan melalui pesan singkat kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa BGN telah meminta agar pergantian supplier dilakukan secara bertahap untuk mencegah kejadian serupa.

“Kami juga sekarang akan minta agar pergantian supplier bertahap,” tegasnya.

Dari 251 siswa yang terdampak di Banggai, 78 di antaranya harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

Baca juga: Anggota DPR PDIP Ingatkan Prabowo Hati-hati Proyek Food Estate: Zaman Soeharto dan Jokowi Gagal

Anggaran Jumbo, Risiko Nyata

Program MBG bukan sekadar inisiatif sosial, tapi proyek fiskal berskala raksasa.

Dalam APBN 2025, pemerintahan Prabowo Subianto mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG, menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar tahun itu. Hingga September 2025, serapan anggaran tercatat Rp13,2 triliun, atau sekitar 18,6 persen dari pagu awal.

Dalam RAPBN 2026, alokasi MBG melonjak drastis menjadi Rp335 triliun, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat—mulai dari siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Sekitar 44?ri anggaran pendidikan nasional sebesar Rp757,8 triliun akan dialihkan ke MBG. 

Pemerintah menyebutnya sebagai “investasi gizi nasional,” namun publik mulai mempertanyakan efektivitas dan pengawasan program sebesar ini.