Istana Minta Maaf Buntut Banyak Siswa Keracunan MBG: Bukan Kesengajaan, Akan Dievaluasi

"Tapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini," kata Prasetyo Hadi.

Kritikan DPR soal MBG

Tentang keracunan massal di berbagai daerah ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa perlunya perbaikan standar operasional prosedur (SOP) di SPPG 

"Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP, sekaligus mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG yang ada," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Charles mengatakan, menurut informasi dari Dinas Kesehatan, sejumlah SPPG di Jakarta tidak menjalankan SOP dengan baik, seperti tempat cuci peralatan makan yang tidak higienis.

Dia pum menduga kasus keracunan di sejumlah daerah ini terjadi disebabkan karena SOP BGN tidak dijalankan dengan baik oleh SPPG.

“Ditemukan SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Akibatnya banyak serangga atau lalat berkeliaran di area tersebut. Bahkan, ada penyiapan makanan program MBG yang dilakukan di lantai,” katanya.

Sebagai Komisi IX DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang kesehatan, Charles juga mengusulkan sejumlah langkah pencegahan.

Charles mendorong BGN agar mencoba pola lain dalam penyediaan MBG, salah satunya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah.

“Dengan begitu, makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dihidangkan,” katanya.

Charles kemudian menjelaskan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dimulai pukul 23.00 WIB atau malam sebelum distribusi.

Lalu, proses memasak dilakukan pukul 04.00 WIB, makanan dibungkus pukul 07.00 WIB, dan baru dihidangkan sekitar pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Menurut Charles, jeda waktu itu terlalu panjang sehingga menyebabkan risiko tinggi terkontaminasi bakteri.

“Jeda waktunya cukup panjang, sehingga risiko kontaminasi bakteri dan lainnya sangat tinggi,” ujarnya.

Selain melibatkan kantin sekolah, Charles juga mengusulkan opsi lain, yakni pemberian uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makanan bergizi untuk anak masing-masing.

“Bahkan ada opsi memberikan uang kepada orang tua murid, sehingga mereka bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” kata legislator PDIP tersebut.