Pemerintah Efisiensi TKD, Guru Besar UPI Sarankan Pemerintah Daerah Tak Bergantung Dana dari Pusat

Berikut penjelasan detilnya:

Tujuan Utama Kebijakan TKD

• Efisiensi Anggaran: Mengurangi pemborosan dalam penggunaan dana daerah, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi yang tidak produktif.
• Pembangunan Tepat Sasaran: Dana TKD dialihkan ke program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti:Pendidikan
• Kesehatan
• Jaring pengaman sosial
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Evaluasi dan Monitoring

• Kemendagri melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran di berbagai daerah.
• Hasilnya menunjukkan masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program pembangunan.
• Daerah yang berhasil menerapkan efisiensi dijadikan contoh, seperti:Kabupaten Lahat, di mana Bupati Bursah Zarnubi memangkas anggaran birokrasi dan mengalihkannya untuk membangun bendungan irigasi seluas 8.000 hektare.

Penyesuaian Berdasarkan Kapasitas Fiskal

• Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti Jakarta dan Bandung lebih siap menerima pengalihan TKD dalam jumlah besar.
• Daerah dengan PAD rendah akan menerima pengalihan dalam porsi yang lebih kecil agar tidak mengganggu pelayanan dasar.

Implementasi dan Dukungan

• Kemendagri membentuk tim untuk memetakan kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan.
• Fokus pada standar pelayanan minimal, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan.
  Sosialisasi kebijakan dilakukan agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.