Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada seluruh sekretaris daerah (Sekda) di Pemerintahan Daerah maupun Kota untuk bisa mengatur jadwal rapat yang bisa digelar di hotel berdasarkan skala kepentingan.

Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy usai Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian, memberikan kebijakan untuk memperbolehkan kembali Pemda menggelar rapat di hotel maupun restoran.

Terkait dengan kebijakan itu, Rifqinizamy meminta adanya peran besar dari Sekda untuk bisa mengatur jadwal dan skala rapat.

"Peran kepala daerah, baik Gubernur Bupati maupun Walikota sebagai penanggung jawab anggaran, melalui sekretaris daerah masing-masing adalah memastikan prioritas rapat apa saja yang diperbolehkan," kata Rifqinizamy saat dimintai tanggapannya, Senin (9/6/2025).

"Agenda dengan skala seperti apa yang diperkenankan untuk menggunakan hotel dan restoran," sambung dia.

Menurut dia, apabila rapat yang digelar skalanya tidak terlalu penting, maka sejatinya bisa memaksimalkan ruang kantor.

Hal itu kata Rifqinizamy, agar pemerintah daerah hingga pusat tetap menerapkan kebijakan dari pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran.

"Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor," tandas dia.

Meski begitu, kata dia, kebijakan berupa kelonggaran di masa efisiensi anggaran oleh Tito itu perlu disambut positif, demi menyelamatkan lumpuh ya industri perhotelan atau restoran.

"Karena itu jalan tengah ini menurut kami patut kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektifitas anggaran itu sendiri," kata Rifqinizamy.

Pasalnya, atas adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 ini turut berdampak pada berbagai sektor.

Terlebih menurut legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut, dampak itu dirasakan oleh industri yang berkaitan dengan Meeting, Invention, Convention and Event yang notabene kaitannya dengan perhotelan.

"Kita menyadari pada pihak yang lain, industri MICE, meeting, invention, convention dan event yang melibatkan hotel dan restoran banyak yang lumpuh akibat adanya efisiensi dan efektifitas anggaran," kata dia.

Meski begitu, Rifqinizamy tetap meminta kepada pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran daerah.

Dirinya menegaskan, perlu adanya petunjuk teknis serta standart biaya sewa hotel yang diatur agar kepentingannya memang semata untuk keperluan rapat dan pertemuan resmi.