Pemerintah Efisiensi TKD, Guru Besar UPI Sarankan Pemerintah Daerah Tak Bergantung Dana dari Pusat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengarahkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar fokus pada peningkatan efisiensi pembangunan. 

Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan, masih ada daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program.

Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, memberikan saran kepada Mendagri. 

Selain mendorong efisiensi TKD, Prof. Cecep menekankan pentingnya investasi swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurutnya, Pemda tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pusat.

Untuk menarik investor, Pemda harus menciptakan iklim yang kondusif dengan tiga syarat utama, yakni birokrasi yang bersih, kemudahan bagi sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan daya beli tinggi. 

"Tiga syarat simpel itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik," tutur Cecep melalui keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (15/9), Mendagri Tito menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. 

Sebagai contoh, Mendagri menyebut keberhasilan Bupati Lahat Bursah Zarnubi. 

Pemda Lahat berhasil memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat. 

Dana yang dialihkan tersebut kemudian digunakan untuk membangun bendungan irigasi seluas delapan ribu hektare sawah, yang dampaknya langsung dirasakan oleh petani.

Menurut Tito, prinsip efisiensi ini terbukti efektif dan harus diterapkan oleh semua pemerintah daerah. 

Bahkan, pengalihan sebagian alokasi TKD difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah, dan kesehatan.

Penegasan Tito terkait kebijakan TKD merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan secara efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca juga: Mendagri Tito Ungkap Alasan Turunnya TKD 2026: Banyak Korupsi, Anggaran Bangun Rumah Sakit Dimainkan

Berikut penjelasan detilnya:

Tujuan Utama Kebijakan TKD

• Efisiensi Anggaran: Mengurangi pemborosan dalam penggunaan dana daerah, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi yang tidak produktif.
• Pembangunan Tepat Sasaran: Dana TKD dialihkan ke program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti:Pendidikan
• Kesehatan
• Jaring pengaman sosial
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Evaluasi dan Monitoring

• Kemendagri melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran di berbagai daerah.
• Hasilnya menunjukkan masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program pembangunan.
• Daerah yang berhasil menerapkan efisiensi dijadikan contoh, seperti:Kabupaten Lahat, di mana Bupati Bursah Zarnubi memangkas anggaran birokrasi dan mengalihkannya untuk membangun bendungan irigasi seluas 8.000 hektare.

Penyesuaian Berdasarkan Kapasitas Fiskal

• Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti Jakarta dan Bandung lebih siap menerima pengalihan TKD dalam jumlah besar.
• Daerah dengan PAD rendah akan menerima pengalihan dalam porsi yang lebih kecil agar tidak mengganggu pelayanan dasar.

Implementasi dan Dukungan

• Kemendagri membentuk tim untuk memetakan kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan.
• Fokus pada standar pelayanan minimal, terutama di sektor infrastruktur dan kesehatan.
  Sosialisasi kebijakan dilakukan agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.