Tokoh Bangsa Lintas Agama Sampaikan Tuntutan Saat Bertemu Prabowo, Satu Di Antaranya Reformasi Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog bersama sejumlah tokoh bangsa lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 3 jam.

Mereka yang hadir yakni M Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Laode M Syarif, dan lainnya.

Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam dialog tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pertemuan berlangsung hangat dan terbuka.

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Sudah Besar tapi Banyak Kebocoran

"Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh kita sesama tokoh bangsa bersama bapak presiden dengan begitu terbuka," kata Menag usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut GNB menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi tanah air terkini termasuk mengenai kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

GNB juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden.

Baca juga: Prabowo: Sekolah Rakyat Tarik Anak Putus Sekolah agar Percaya Diri Lagi

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, kurang lebih terdapat lima poin tuntutan yang disampaikan kepada Presiden.

Di antaranya meminta dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian kerusuhan di sejumlah daerah di tengah unjuk rasa kenaikan tunjangan anggota DPR Agustus lalu.

"Yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," kata anggota GNB Lukman Hakim.

Menurut Lukman, Presiden menyetujui tuntutan pembentukan komisi investigasi independen tersebut.

"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," katanya.

Selain itu, GNB juga meminta Presiden untuk melepaskan mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang masih ditahan Kepolisian di sejumlah daerah karena terlibat unjuk rasa tersebut.

"Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan. Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka," katanya.