Prabowo Setujui Rencana Menkeu Purbaya Pindahkan Rp 200 Triliun 'Uang Nganggur' di BI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui langkah Kementerian Keuangan menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia untuk dipindahkan ke perbankan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025).

"Sudah, sudah setuju," kata Purbaya.

Menurut Purbaya tujuan dari rencana tersebut yakni agar pemberian kredit kepada masyarakat meningkat seiring dengan banyaknya uang tunai yang dimiliki perbankan.

"Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, tiba-tiba, dan dia tidak bisa menaruh di tempat lain selain dikreditkan, jadi kita memaksa market mekanisme berjalan," tuturnya.

Baca juga: Anak Sebut Sri Mulyani Agen CIA, Menkeu Purbaya: Dia Masih Kecil Belum Mengerti

Adapun mekanismenya, kata dia, pemerintah memindahkan uang yang ada di bank Indonesia ke rekening pemerintah yang ada di perbankan.

Pemerintah menaruh uang di bank, untuk disalurkan menjadi kredit ke masyarakat sesuai dengan sistem yang ada di masing-masing bank.

"Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya mau pakai saya ambil. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," katanya.

Baca juga: Demokrat Kritik Menkeu Purbaya: Pejabat Harusnya Menenangkan Rakyat

Ia memastikan uang pemerintah yang ada di perbankan tersebut tidak dibelikan surat utang negara, agar uang benar-benar berputar di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi.

Lapor Prabowo Setelah Rapat di DPR

Purbaya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) petang.

Kedatangan Purbaya untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi XI DPR RI.

"Kan sidang DPR pasti ada perubahan anggaran. Itu yang akan ajukan kita laporkan terkait seperti apa hasil dengan DPR," katanya.

Purbaya belum mau membocorkan besaran perubahan anggaran di kementeriannya, beserta pos apa saja yang diubah.

Pasalnya kata dia angka tersebut belum resmi dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo.

"Angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden. Nanti deh kalau sudah keluar," ucapnya

Purbaya langsung bekerja setelah dilantik Prabowo menjadi Menteri Keuangan.

Ia menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Purbaya tiba di Kompleks Parlemen sekira pukul 10.48 WIB.

Mengenakan kemeja coklat bercorak biru, Purbaya disambut langsung  Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun tampak menyambut Purbaya di lobi Gedung Nusantara I, lokasi ruang Rapat Komisi XI DPR RI.

Setelah itu, keduanya langsung menuju ruang ke dalam Rapat Komisi XI DPR.

Adapun Raker tersebut membahas tentang RKA/KL Kementerian Keuangan tahun 2026.

Misbakhun memimpin rapat tersebut dan didampingi seluruh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

"Sebelumnya, beliau bermitra dengan kita sebagai ketua Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan," ucapnya.

"Hari ini kita mengawali dalam agenda sebuah rapat mengenai RKA/KL Kementerian Keuangan," pungkasnya.