Pengamat Ungkap 3 Hal yang Direspons Prabowo Lewat Reshuffle Kabinet

Sebelumnya, ia juga menjadi perbincangan lantaran memberikan respons atas tren "Kabur Aja Dulu".

Saat itu, pernyataannya memicu komentar publik karena dianggap tak sejalan dengan upaya memperkuat lapangan kerja di dalam negeri.

Sedangkan Budi Arie terseret dalam kontroversi terkait dugaan kasus judi online ketika menjabat sebagai Menkominfo di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Dulu (Karding) dia bicara soal sempat viral juga kan soal 'Kabur Aja Dulu'. Kemudian belakangan walaupun ada menteri lain juga yang ikut viral, soal main domino itu. Jadi tiga itu yang yang saya lihat," jelasnya.

Terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tergesa-gesa.

Yance menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo menimbulkan adanya kesan menteri yang digantikan tidak terinformasi terlebih dahulu.

Padahal, menurutnya, suatu pergantian pemerintahan membutuhkan proses transisi yang smooth alias mulus.

"Saya melihat proses reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sangat tergesa-gesa. Ada kesan bahkan menteri yang digantikan tak terinformasi terlebih dahulu," kata Yance, saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa.

Selain itu, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) di Fakultas Hukum UGM ini mengatakan, reshuffle terkesan dilakukan secara tergesa-gesa juga terlihat dari belum diumumkannya figur pengganti Menko Polkam dan Menpora.

"Ketergesaan itu terlihat pula dengan belum siapnya pengganti Menko Polkam dan Menpora, meskipun sudah diumumkan bahwa dua posisi itu akan diganti," jelasnya.

Khusus terkait dengan Menko Polkam yang merupakan kementerian tingkat koordinator, menurut Yance, bukan hal yang mendesak untuk segera diumumkan penggantinya.

"Sebenarnya untuk kementerian tingkat koordinator bukanlah hal yang mendesak dan harus ada karena sifatnya hanyalah koordinasi, bukan kementerian teknis."

"Namun, dalam situasi politik sekarang memang diperlukan kementerian koordinator yang bisa membantu presiden secara efektif," tambah Yance.

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza)