Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Akhirnya, Gibran Ditagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja oleh Mahasiswa di DPR
BEM SI akhirnya tagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja. Audiensi digelar usai demo nasional soal tunjangan DPR yang berujung ricuh.
Ringkasan Utama:
- BEM SI tagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja dalam audiensi terbuka di DPR
- Audiensi digelar usai gelombang demonstrasi nasional terkait tunjangan DPR yang berujung ricuh
- DPR saat ini didominasi partai-partai KIM Plus, pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
- Tuntutan mahasiswa juga mencakup evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya ditagih secara langsung oleh mahasiswa terkait janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang ia sampaikan saat kampanye Pilpres 2024.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam audiensi terbuka bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Audiensi ini digelar menyusul gelombang demonstrasi nasional yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi tersebut dipicu oleh sorotan publik terhadap kinerja DPR dan isu kenaikan tunjangan anggota Dewan, termasuk tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Di sejumlah kota, demonstrasi berujung pada bentrokan, kerusuhan, dan penjarahan fasilitas umum. Di Jakarta, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah tertabrak kendaraan taktis saat massa memanjat pagar DPR.
Situasi tersebut mendorong DPR membuka ruang audiensi dengan kelompok mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, Trisakti, UNJ, dan PTNU.
Baca juga: BEM SI dan Cipayung Plus Temui Pimpinan DPR, Tuntut RUU Perampasan Aset dan Soroti Tunjangan Dewan
Mahasiswa Tagih Janji Kampanye di Hadapan Pimpinan DPR
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyampaikan bahwa janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024 perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan dan merasa tidak memiliki arah dalam menata masa depan.
“Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan,” ujar Muzammil dalam forum audiensi.
Audiensi tersebut dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).
Ketiganya berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR Dikuasai KIM Plus

DPR RI periode 2024–2029 saat ini didominasi oleh anggota Dewan dari partai-partai KIM Plus, yang menguasai 470 dari total 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen.
Koalisi ini terdiri dari tujuh fraksi partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Dengan komposisi tersebut, mayoritas kebijakan dan pengawasan di parlemen berada di tangan partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini menjadi sorotan mahasiswa dalam menyampaikan tuntutan mereka secara langsung di forum resmi DPR.
Momen Penagihan Resmi Pertama
Meski isu janji 19 juta lapangan kerja sempat ramai di media sosial dan forum publik sejak awal 2025, audiensi ini merupakan momen pertama BEM SI secara resmi menyampaikan tuntutan tersebut di hadapan lembaga negara.
Sebelumnya, kritik terhadap janji tersebut lebih banyak muncul dari individu, pencari kerja, dan warganet, bukan dari organisasi mahasiswa nasional secara terstruktur.
Baca juga: BREAKING NEWS: Gibran Digugat Rp125 Triliun, Jabatan Wapres Diminta Dibatalkan
Sorotan terhadap Realita Pencari Kerja
BEM SI menyoroti ketimpangan antara narasi pembangunan dan kondisi riil di lapangan. Mereka menyampaikan bahwa banyak generasi muda yang lulus kuliah namun tidak tahu harus bekerja di mana, bahkan ada yang terjerumus ke tindakan kriminal karena tekanan ekonomi.
“Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya,” kata Muzammil.
Mahasiswa menilai bahwa janji 19 juta lapangan kerja belum memiliki arah kebijakan yang jelas, dan belum terlihat roadmap atau program konkret dari pemerintah.
Evaluasi Kabinet dan Tuntutan Profesionalisme
Dalam kesempatan yang sama, BEM SI juga menuntut adanya evaluasi terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo. Tuntutan ini muncul setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan.
“Kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih,” ujar Muzammil.
Mahasiswa menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan tidak semata-mata berdasarkan pembagian kekuasaan politik.
“Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat,” tandasnya.
Situasi Terkini
Audiensi berlangsung terbuka dan dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Presiden Gibran maupun pihak Istana terkait tuntutan tersebut. DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme internal.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
mahasiswa
BEM SI
Gibran Rakabuming Raka
Gibran
Janji Gibran
Janji Kampanye
Pilpres 2024
demonstrasi
SDG09-Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Soal Penyitaan Buku Anarkisme dari Tersangka Demo Ricuh, Ini Penjelasan Mabes Polri |
---|
SETARA Ungkap 130 Masalah Internal Polri, Reformasi Tak Bisa Ditunda |
---|
Formappi Sentil Reformasi Polri: Ganti Kapolri Dulu, Baru Bisa Mulai |
---|
Kronologi Bima Permana Hilang: Pamit ke Glodok, Jual Motor di Tegal, Ketemu di Malang |
---|
Warga Makassar Gugat Polda Sulsel Rp800 M Imbas Dibakarnya 2 Gedung DPRD saat Demo |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.