Senin, 29 September 2025

Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI

Akhirnya, Gibran Ditagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja oleh Mahasiswa di DPR

BEM SI akhirnya tagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja. Audiensi digelar usai demo nasional soal tunjangan DPR yang berujung ricuh.

Penulis: Reza Deni
Kompas.com/Tria Sutrisna
JANJI GIBRAN DITAGIH - Seorang perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan tuntutan langsung kepada pimpinan DPR RI dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Mereka menagih janji Wakil Presiden Gibran soal penciptaan 19 juta lapangan kerja. 

Sebelumnya, kritik terhadap janji tersebut lebih banyak muncul dari individu, pencari kerja, dan warganet, bukan dari organisasi mahasiswa nasional secara terstruktur.

Baca juga: BREAKING NEWS: Gibran Digugat Rp125 Triliun, Jabatan Wapres Diminta Dibatalkan

Sorotan terhadap Realita Pencari Kerja

BEM SI menyoroti ketimpangan antara narasi pembangunan dan kondisi riil di lapangan. Mereka menyampaikan bahwa banyak generasi muda yang lulus kuliah namun tidak tahu harus bekerja di mana, bahkan ada yang terjerumus ke tindakan kriminal karena tekanan ekonomi.

“Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya,” kata Muzammil.

Mahasiswa menilai bahwa janji 19 juta lapangan kerja belum memiliki arah kebijakan yang jelas, dan belum terlihat roadmap atau program konkret dari pemerintah.

Evaluasi Kabinet dan Tuntutan Profesionalisme

Dalam kesempatan yang sama, BEM SI juga menuntut adanya evaluasi terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo. Tuntutan ini muncul setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan.

“Kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih,” ujar Muzammil.

Mahasiswa menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan tidak semata-mata berdasarkan pembagian kekuasaan politik.

“Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat,” tandasnya.

Situasi Terkini

Audiensi berlangsung terbuka dan dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Presiden Gibran maupun pihak Istana terkait tuntutan tersebut. DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme internal.

 

 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan