PB HMI Serukan Gerakan Koreksi Indonesia, Usung Saptasuara Rakyat untuk Wujudkan Keadilan Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi di depan gedung DPR jakarta, pada senin 1 /09/ 2025

Dalam aksinya HMI juga secara resmi meluncurkan agenda Koreksi Indonesia, sebuah gerakan moral, intelektual, sekaligus konstitusional yang bertujuan mengembalikan arah demokrasi Indonesia kepada cita-cita luhur pendirian Republik.

Seruan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa, di mana cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dinilai kian meredup dan hanya menjadi slogan seremonial, tanpa hadir nyata dalam kehidupan rakyat.

“Koreksi Indonesia adalah panggilan kebangsaan yang harus dijawab segera, sebelum jurang antara idealisme Republik dan realitas sosial semakin melebar,” tegas Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI 2024-2026

PB HMI menyoroti bahwa setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, sila kelima Pancasila,

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, masih jauh dari kenyataan. Alih-alih berpihak pada rakyat, kebijakan negara justru dianggap lebih menguntungkan segelintir elite politik-ekonomi.

Baca juga: Pesan Ketum PHDI Ingatkan Prabowo soal Demo Ricuh: Mulutmu Harimaumu, Janji Harus Ditepati

Akibatnya, demokrasi Indonesia terjebak dalam formalitas prosedural, sementara partai politik gagal menjalankan mandat ideologisnya sebagai penyalur aspirasi rakyat. 

“Kesenjangan sosial dan politik yang terus dibiarkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji konstitusi,” ujar Bagas

Kritik terhadap Partai Politik
Partai politik, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi, dinilai PB HMI kini lebih banyak berfungsi sebagai mesin kekuasaan pragmatis. Fungsi pendidikan politik bagi rakyat nyaris ditinggalkan demi kepentingan jangka pendek. Fenomena kartel politik yang menguat hanya memperdalam oligarki dan mempersempit ruang representasi rakyat.

“Demokrasi yang seharusnya substantif, kini tereduksi menjadi ritual elektoral lima tahunan yang miskin makna,” ungkap Bagas.

Saptasuara Rakyat: Tujuh Tuntutan Koreksi Indonesia

Dalam agenda Koreksi Indonesia, PB HMI menyampaikan tujuh tuntutan rakyat yang dirumuskan dalam Saptasuara Rakyat, yaitu:

Tuntutan Aksi Koreksi Indonesia – Saptasuara Rakyat
1. Reformasi Partai Politik
2. Pembenahan Institusi Publik secara Serius
3. Pemecatan Wakil Rakyat yang Toxic, 
4. Efisiensi Anggaran untuk Pejabat, Perbaikan Layanan Publik, 
5. Pengesahan Cepat RUU Pro Rakyat, 
6. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil. 

PB HMI menegaskan bahwa Koreksi Indonesia bukanlah gerakan sporadis, melainkan agenda kebangsaan yang lahir dari kesadaran historis dan tanggung jawab konstitusional.

Gerakan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi sipil, hingga generasi muda untuk bersama-sama mengawal jalannya demokrasi Indonesia.

“Koreksi Indonesia adalah amanat sejarah. Ini adalah panggilan kolektif untuk menyelamatkan demokrasi dan memastikan janji kemerdekaan tidak dikubur oleh pesta kekuasaan segelintir elite,” pungkas Bagas Kurniawan