PMKRI Serukan Reformasi DPR Saat Aksi di Depan Gedung Parlemen, Ini Isi Tuntutannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama PMKRI se Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

PMKRI adalah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada 25 Mei 1947 di Yogyakarta.

Organisasi ini bersifat ekstra kampus, artinya tidak terikat langsung pada universitas tertentu, dan terbuka bagi mahasiswa Katolik maupun non-Katolik yang menjunjung nilai-nilai universal 

Dalam aksi yang diikuti ratusan mahasiswa ini, mereka mengusung tema besar yakni segera reformasi DPR RI.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI Raymundus Yosep Mugu l, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi sorotan DPR RI belakangan ini.

Diantaranya, kenaikan anggaran untuk keseluruhan DPR juga melonjak l dari Rp6,69 triliun di tahun 2025 dan outlook anggaran DPR melejit 47,98 persen menjadi Rp 9,9 triliun di tahun 2026.

“Ini jelas sebuah ironi di tengah gaung efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto dan kinerja DPR yang tidak memuaskan,” kata Raymundus Yosep Mugu yang juga selaku Kordinator Lapangan Aksi.

Raymundus juga menyoroti soal ucapan sejumlah anggota DPR RI yang menuai kritik publik.

Bahkan, dinilai sebagai bentuk penghinaan kepada masyarakat.

Padahal, menurutnya, kritikan publik ditangkap oleh DPR sebagai bentuk pembenahan lembaga Senayan tersebut.

Karena itu, PP PMKRI Periode 2024-2026 menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya:

• Pangkas gaji dan tunjangan DPR RI
• Berhentikan DPR dan pejabat BUMN yang mantan Napi Koruptor 
• Batalkan pajak dan Iuran yang membebankan Rakyat.
• Sahkan RUU Masyarakat adat
• Sahkan RUU Perampasan aset
• Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga 
• Naikan Gaji Dosen dan Guru

Mendesak agar Personil Brimob Polri yang menyebabkan meninggalnya Ojol agar diberikan hukuman berat.

Sebelumnya, demontrasi besar-besaran mewarani Jakarta pada beberapa hari kebelakangan.

Massa menyoroti sejumlah anggota DPR RI yang asyik berjoget-joget saat sidang Tahunan MPR/DPR beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, massa juga mengkritisi sejumlah kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Baca juga: Hadiri Dies Natalis PMKRI, Menag Bicara Tanggung Jawab Institusi Keagamaan sebagai Agen Kerukunan

Salah satunya, dengan memberi tunjungan rumah kepada seluruh anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta perbulan.