5 Poin Pesan Sri Mulyani usai Rumahnya Dijarah: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

TRIBUNNEWS.com - Sehari setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten, dijarah dan dirusak pada Minggu (31/8/2025), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuliskan pesan.

Pesan itu disampaikan Sri Mulyani lewat unggahan di Instagramnya, @smindrawati, Senin (1/9/2025).

Sri Mulyani mengatakan, 11 jam setelah rumahnya dijarah, ia menghadiri rapat di Istana Negara bersama jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.

Rapat itu, ujarnya, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berikut lima poin pesan Sri Mulyani:

1. Rapat bahas soal situasi terkini

Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan ia bersama para pejabat Kabinet Merah Putih, serta Prabowo dan Gibran, membahas situasi sosial, politik, dan keamanan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Baca juga: Sosok 7 Inisiator 17+8 Tuntutan Rakyat pada DPR dan Pemerintah yang Viral di Media Sosial

Ia menyebut semua pihak yang hadir berdiskusi mengenai langkah-langkah penting untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

"Minggu sore, sebelas jam setelah kediaman pribadi saya dijarah dan dirusak, saya hadir di Istana Negara untuk agenda Rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran," katanya, dikutip Tribunnews.com.

"Rapat membahas situasi sosial, politik, keamanan, dan aksi demo dua hari terakhir, dan langkah-langkah penting dan koordinatif untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban serta untuk mengembalikan stabilitas nasional," imbuh dia.

2. Pemerintah dengarkan aspirasi

Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah menghormati dan mendengarkan aspirasi, kritik, dan masukan dari rakyat.

Aspirasi dan kritik itu termasuk desakan melakukan perbaikan dan koreksi terhadap sistem pemerintahan.

"Pemerintah menghormati dan mendengar penyampaian aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong-royong dan persatuan," urai Sri Mulyani.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan, pendapat adalah sesuatu yang wajar," ucapnya.

3. Perlu pemerintah yang bersih

Sri Mulyani kemudian menyebut, untuk membangun Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, diperlukan proses yang kompleks, rumit, dan panjang.

Ia juga setuju, diperlukan pemerintahan yang bersih dari korupsi untuk menjaga kesatuan dan stabilitas negara.

"Membangun Indonesia sesuai amanat UUD 1945 - dan upaya melakukan transformasi adalah proses yang kompleks dan rumit serta panjang."

"Perlu pemerintahan yang bersih dari korupsi dan upaya gotong royong serta menjaga persatuan kesatuan dan stabilitas," tutur dia.

4. Ucapkan terima kasih

Lebih lanjut, Sri Mulyani dan semua pihak pemerintah, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara tertib.

"Pemerintah berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan tertib," katanya.

5. Komitmen pemerintah

Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengungkapkan pesan Prabowo saat rapat berlangsung.

Ia mengatakan, Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih, berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nasional.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nasional sebagai kunci membangun dan mentransformasi Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo," pungkas Sri Mulyani.

Kantor dan Rumah Dijaga Ketat

Pasca-penjarahan terhadap rumah Sri Mulyani, Minggu, aparat TNI menjaga ketat kantor Menteri Keuangan, Senin (1/9/2025).

Pantauan Tribunnews.com, TNI berjaga di gerbang masuk mobil di Jalan Dr WahidiN Raya, Jakarta Pusat.

Pasukan TNI yang berjaga adalah Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.

Total Kopasgat TNI AU yang berjaga di kantor bendahara negara ini kurang lebih sekitar enam orang.

Dua berjaga di pintu masuk, sisanya berada di dalam pos pintu masuk.

Tak hanya kantor, rumah Sri Mulyani juga dijaga ketat puluhan personel TNI.

Mereka berjaga di portal masuk menuju rumah Sri Mulyani.

Di kesempatan yang sama, pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kediaman sang Menkeu.

Terlihat ada mobil Pusinafis Bareskrim Polri berwarna oranye.

"Iya, (polisi) olah TKP," kata seorang personel TNI, Senin sore.

Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan polisi saat ini telah melakukan inventarisasi terkait aksi penjarahan yang dilakukan sejumlah orang tidak dikenal (OTK) terhadap rumah pejabat negara dan anggota DPR RI.

"Telah dilakukan inventarisasi oleh polda-polda dan kemudian konsolidasi," ungkap Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Trunoyudo belum menerangkan lebih detail terkait kelompok aksi penjarahan tersebut.

Menurutnya, personel di lapangan masih terus melakukan pendataan dan pencatatan.

"Tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini," lanjut dia.

Sebelumnya, rumah Sri Mulyani dijarah dan dirusak orang tak dikenal pada Minggu dini hari.

Selain Sri Mulyani, penjarahan lebih dulu terjadi di rumah anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni, yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025).

Massa merusak sejumlah mobil mewah hingga menjarah barang-barang berharga di rumah Sahroni dari mulai jam tangan Richard Mile, tas-tas branded, hingga patung Iron Man.

Aksi penjarahan dan pengrusakan turut terjadi di rumah anggota DPR nonaktif lainnya, Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, serta Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.

Rumah anggota DPR nonaktif, Nafa Urbach, turut menjadi korban penjarahan.

Amarah massa dipicu isu tunjangan rumah DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat di tengah krisis, ditambah video Eko yang berjoget dan viral di media sosial.

Aksi tersebut dianggap tidak sensitif dengan penderitaan masyarakat, hingga memantik kemarahan warga.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nitis Hawaroh/Ibriza Fasti)