Prabowo Soroti Efisiensi Anggaran: Yang Penting Kerja, Bukan Kunjungannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah dalam acara pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 yang digelar di Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). 

Dalam pidatonya, ia memberikan apresiasi kepada salah satu bupati yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp462 miliar.

“Saya terkesan, ketua APKASI melaporkan bahwa di kabupatennya tahun ini sudah berhasil menghemat Rp462 miliar. Luar biasa,” ujar Prabowo di hadapan para kepala daerah.

Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar angka, melainkan soal bagaimana anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. 
Menurutnya, dana yang biasanya dialokasikan untuk perjalanan dinas, rapat, seminar, atau kunjungan kerja yang berlebihan sebaiknya dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung.

“Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting itu kerjanya, bukan kunjungannya,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. 

Dengan akses informasi yang luas dan penggunaan teknologi yang merata, rakyat disebutnya lebih peka terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik.

“Hati-hati, rakyat kita sekarang pintar semua. Mereka punya gadget, bisa menilai sendiri. Menteri Dalam Negeri itu paling dekat dengan rakyat, jadi kepala daerah harus peka, harus mau mendengar,” tutupnya.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Potong Transfer Daerah

Efisiensi di Pemerintahan Prabowo

Efisiensi di masa pemerintahan Prabowo Subianto merujuk pada kebijakan sistematis untuk memangkas pengeluaran negara yang dianggap tidak mendesak atau kurang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Kebijakan ini dijalankan melalui berbagai instruksi dan langkah konkret, terutama sejak awal tahun 2025, dengan tujuan agar setiap rupiah dalam APBN dan APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Prabowo menegaskan bahwa efisiensi bukan kehendak pribadi, melainkan mandat negara untuk mengelola anggaran secara adil dan bertanggung jawab.

Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi belanja hingga Rp306 triliun, terdiri dari:

• Rp256 triliun dari belanja kementerian/lembaga
• Rp50 triliun dari transfer ke daerah

Pos-pos yang dipangkas meliputi:

• Perjalanan dinas (dipangkas hingga 50 persen)
• Seminar, kajian, studi banding
• Publikasi dan kegiatan seremonial lainnya

Dana hasil efisiensi dialokasikan ke program prioritas seperti: Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 23 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025, serta revitalisasi sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah.

Pemerintah mengklaim bahwa efisiensi ini memungkinkan perluasan program sosial tanpa memotong transfer langsung ke daerah

Di sisi lain, efisiensi berdampak pada: pemangkasan fasilitas kerja di kementerian (misalnya pengurangan AC, listrik, dan perjalanan dinas), serta penghapusan gaji ke-13 dan THR bagi PNS serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer.

Beberapa pihak mempertanyakan konsistensi kebijakan ini, terutama karena di saat yang sama pemerintah membentuk dua badan baru yang memperbesar struktur birokrasi6

Menurut Prabowo, efisiensi bertujuan agar anggaran negara lebih fokus pada: pelayanan publik, pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat, serta pengurangan pemborosan dalam birokrasi.