Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Menaker Yassierli: Ini Pukulan Berat, Kami Hormati Proses Hukum

Penyegelan ruangan di Kemnaker ini pun bagian dari OTT KPK pada Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3.

Akibat penyegelan ruangan ini, aktivitas di beberapa lantai Kemnaker terganggu. 

Bahkan karyawan tidak diizinkan masuk ke sejumlah ruangan yang sedang dalam proses penggeledahan oleh tim KPK.

“Lantai 7 dan Lantai 2. Satu lantai ditutup, karyawan nggak boleh masuk. Ruangan Pak Sus (salah satunya). Jadi di lantai 7 ada tiga ruangan yang ditutup,” ujar seorang pegawai Kemnaker yang enggan disebutkan namanya, Kamis (21/8/2025).

Pegawai tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut terkait proses penggeledahan yang berlangsung di ruangan-ruangan tersebut.

Baca juga: Kena OTT KPK, Noel Sempat Desak Koruptor Dihukum Mati & Puji Pemberantasan Korupsi Era Prabowo

Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK

KPK membenarkan kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini, Kamis (21/8/2025).

Salah satu pihak yang diamankan KPK dalam OTT di Kemnaker ini adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto.

"Benar, ada giat tangkap tangan," kata Fitroh dikonfirmasi pada Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Segera Cari Pengganti jika Terbukti Bersalah

Pria yang akrab disapa Noel itu dikabarkan ditangkap bersama puluhan orang lainnya di lingkungan Kemnaker.

Di antaranya ada seorang pejabat eselon II di Kemnaker.

Menurut Fitroh, OTT KPK di Kemnaker ini terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

"(Dugaan) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)," jelas Fitroh. 

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Abdi Ryanda Shakti)

Baca berita lainnya terkait OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja.