Sudewo, Kenaikan PBB 250 Persen, Dugaan Terima Aliran Dana DJKA hingga Teguran Gerindra

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo merespons unjuk rasa masyarakat Pati terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan ricuh.

"Tidak ada (kekurangan dari pemerintah pusat). Penyebabnya karena itu bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya," kata Prasetyo usai memantau pelaksanaan gladi kotor upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo mencontohkan kenaikan PBB yang merupakan kewenangan daerah terlihat dari beragamnya persentase kenaikan tersebut di setiap kabupaten. 

Untuk diketahui selain Pati sejumlah daerah lainnya juga menaikkan besaran PBB secara signifikan.

Pihaknya kata Prasetyo telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait polemik kenaikan PBB di Pati dan sejumlah daerah. 

Koordinasi atau konsultasi dilakukan bukan untuk mengintervensi kebijakan PBB melainkan untuk antisipasi agar kejadian seperti di Pati tidak terulang.

"Kalau kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," katanya.

"Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," pungkasnya. (Tribun Network/fik/ham/wly)