Sudewo, Kenaikan PBB 250 Persen, Dugaan Terima Aliran Dana DJKA hingga Teguran Gerindra

KPK memastikan akan terus mendalami setiap fakta persidangan dan informasi yang ada.

"Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa," kata Budi.

Pernyataan dari KPK ini muncul di hari yang sama saat ribuan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa menuntut Sudewo lengser dari jabatannya.

Gerindra Tegur Sudewo

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono menegur Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakan yang memicu aksi unjuk rasa di daerah tersebut.

"Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif," kata Sugiono dalam keterangannya.

Ia menyampaikan, sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, dirinya telah meminta Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, kebijakan kepala daerah seharusnya tidak menambah beban rakyat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujarnya.

Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang merupakan kader Gerindra agar selalu berpegang pada pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing," tegasnya.

Ia menegaskan, Gerindra adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan membela kepentingan rakyat kecil. 

Oleh sebab itu, setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus berpihak kepada mereka.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," pungkasnya.

Tak Ada Kaitan dengan Pemerintah Pusat

Sementara itu terkait kebijakan menaikkan PBB, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Bupati Sudewo tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. 

Ia juga membantah bahwa kebijakan daerah menaikkan PBB karena anggaran yang kurang dari pemerintah pusat.