Sudewo, Kenaikan PBB 250 Persen, Dugaan Terima Aliran Dana DJKA hingga Teguran Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo tengah menjadi sorotan. 

Rabu (13/8/2025) kemarin, Sudewo didemo ribuan masyarakat Pati.

Baca juga: Tabiat Sudewo: Ogah Mundur sebagai Bupati Pati meski Sudah Didesak Warga, Kini Terseret Korupsi DJKA

Aksi massa dipicu oleh kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis hingga 250 persen.

Meskipun kebijakan tersebut telah dianulir dan Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat menantang warga untuk berdemo, tuntutan agar ia mundur tidak surut. 

Sudewo ternyata tak hanya menuai kontroversi lantaran menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen, dia juga tersandung kasus korupsi.

Di tengah panasnya situasi politik di Kabupaten Pati yang diwarnai demonstrasi besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Sudewo merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa nama Sudewo, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI, masuk dalam radar penyidikan kasus suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api.

"Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta," ujar Budi.

Baca juga: Profil Atik Kusdarwati, Istri Bupati Sudewo Ikut Disorot saat Demo di Pati, Pernah Disoraki Warga

Pernyataan ini mengemuka seiring dengan perkembangan penahanan salah satu tersangka dalam kasus yang sama, yaitu Risna Sutriyanto, seorang ASN di Kemenhub.

Keterlibatan Sudewo dalam kasus ini bukan pertama kali mencuat.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023, terungkap bahwa KPK telah menyita uang senilai Rp 3 miliar dari kediaman Sudewo.

Dalam kesaksiannya saat itu, Sudewo mengeklaim bahwa uang tersebut merupakan gabungan dari gaji sebagai anggota dewan dan hasil usahanya.

"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," kata Sudewo saat itu.

KPK memastikan akan terus mendalami setiap fakta persidangan dan informasi yang ada.

"Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa," kata Budi.

Pernyataan dari KPK ini muncul di hari yang sama saat ribuan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa menuntut Sudewo lengser dari jabatannya.

Gerindra Tegur Sudewo

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono menegur Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakan yang memicu aksi unjuk rasa di daerah tersebut.

"Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif," kata Sugiono dalam keterangannya.

Ia menyampaikan, sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, dirinya telah meminta Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, kebijakan kepala daerah seharusnya tidak menambah beban rakyat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujarnya.

Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang merupakan kader Gerindra agar selalu berpegang pada pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing," tegasnya.

Ia menegaskan, Gerindra adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan membela kepentingan rakyat kecil. 

Oleh sebab itu, setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus berpihak kepada mereka.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," pungkasnya.

Tak Ada Kaitan dengan Pemerintah Pusat

Sementara itu terkait kebijakan menaikkan PBB, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Bupati Sudewo tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. 

Ia juga membantah bahwa kebijakan daerah menaikkan PBB karena anggaran yang kurang dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo merespons unjuk rasa masyarakat Pati terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan ricuh.

"Tidak ada (kekurangan dari pemerintah pusat). Penyebabnya karena itu bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya," kata Prasetyo usai memantau pelaksanaan gladi kotor upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo mencontohkan kenaikan PBB yang merupakan kewenangan daerah terlihat dari beragamnya persentase kenaikan tersebut di setiap kabupaten. 

Untuk diketahui selain Pati sejumlah daerah lainnya juga menaikkan besaran PBB secara signifikan.

Pihaknya kata Prasetyo telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait polemik kenaikan PBB di Pati dan sejumlah daerah. 

Koordinasi atau konsultasi dilakukan bukan untuk mengintervensi kebijakan PBB melainkan untuk antisipasi agar kejadian seperti di Pati tidak terulang.

"Kalau kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," katanya.

"Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," pungkasnya. (Tribun Network/fik/ham/wly)