PDIP Ambil Posisi Penyeimbang Pemerintah, Golkar Beri Apresiasi

"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tak ada hubungannya dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto untuk eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.

"Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap itu sudah ditegaskan lebih dulu," ucap Guntur.

Menurutnya, sebagaimana disampaikan oleh Megawati, pihaknya harus konsisten dengan sistem kenegaraan Indonesia yang tak mengenal istilah oposisi dan koalisi, tetapi berada di dalam atau di luar pemerintahan.

Guntur Romli menekankan, tujuan PDIP berada di luar pemerintahan eksekutif ialah sebagai kekuatan penyeimbang, bukan oposisi.

"Karena oposisi itu kan dia tidak akan pernah melihat secara kritis ya pemerintahan yang berkuasa. Kalau oposisi itu kan yang penting anti (pemerintahan), mau programnya baik ya apalagi buruk itu harus tetap ditentang, vis a vis ya. Konfrontatif. Oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa."

"Nah, atas dasar dari pertimbangan tadi, maka hasil Kongres ke-6 PDI Perjuangan ditegaskan kembali dari hasil Rakernas V tahun 2024 bahwa PDI Perjuangan menjadi kekuatan atau menjadi partai penyeimbang," jelas Guntur.

PDIP Partai Penyeimbang

Sikap PDIP yang menjadi partai penyeimbang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang. 

Namun, PDIP juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi memilih berdiri sebagai penyeimbang.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.

Pada posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.