TAG
Ahmad Doli Kurnia
Berita
Foto (19)
-
Golkar Minta Pemerintah Perjelas Status IKN sebagai Ibu Kota Politik
Ahmad Doli Kurnia, meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik.
-
Soal Aturan Ijazah Capres Dirahasiakan, Komisi II DPR Kritik KPU Gegara Tak Lakukan Konsultasi
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik aturan KPU soal ijazah capres-cawapres tak bisa dibuka ke publik tanpa izin.
-
Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub Usai Datangi Istana, Prabowo Beri Dukungan Penuh ke Bahlil
Menurut Doli, penjelasan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu semakin menguatkan keyakinan Golkar.
-
Golkar Sebut Setya Novanto Tak Keluar dari Partai, Dapat Posisi Selevel dengan JK dan Akbar Tandjung
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memastikan mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto atau Setnov, masih berstatus kader partai.
-
Anggota DPR Minta Kepala Daerah Tak Naikkan PBB dengan Dalih TKD Turun
Ahmad Doli Kurnia meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia tidak serta-merta menaikkan tarif PBB dengan alasan pengurangan alokasi TKD
-
Anggota DPR Khawatir Pembangunan Daerah Mandek Akibat Penurunan Anggaran TKD
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti penurunan alokasi anggaran transfer ke daerah dalam postur RABN 2026.
-
Golkar Akan Berikan Posisi ke Setya Novanto Jika Kembali Aktif Berpolitik
Ahmad Doli Kurnia menyebutkan Setya Novanto masih berstatus sebagai kader Golkar sampai saat ini.
-
Ahmad Doli Kurnia Pastikan Setya Novanto yang Bebas Bersyarat Masih Berstatus Kader Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memastikan Setya Novanto atau Setnov masih menjadi kader partai berlambang pohon beringin.
-
Golkar Pasang Badan untuk Setnov usai Bebas Bersyarat: Bukan Soal Pantas atau Tidak
Setya Novanto bebas bersyarat. Sah secara hukum, tapi publik bertanya: keadilan atau sekadar prosedur?
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang Pemerintah, Golkar Beri Apresiasi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi keputusan PDIP yang menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Prabowo.
-
Sebut DPR Harus Jadi Kanal Utama untuk Aspirasi Publik, Doli Singgung Evaluasi UUD 1945
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk merespons kegelisahan publik atas stagnasi demokrasi
-
Jokowi Curiga Ada Agenda Besar di Balik Kasus Ijazah, Golkar Buka Suara
Golkar menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku mencium adanya "agenda besar politik" di balik serangkaian isu yang menerpanya.
-
Setuju Pemisahan Pemilu, Pimpinan Baleg DPR: Lebih Ideal Lagi Jika Pilpres-Pileg Dipisah
Dengan putusan MK tersebut, pembentuk UU harus segera melakukan revisi UU Pemilu, Pilkada, bahkan Partai Politik.
-
Calon Tunggal Tumbang Lawan Kotak Kosong, Golkar Siapkan Lawan Manusia untuk Dua PSU di Babel
Doli mengakui kekalahan itu sebagai pelajaran penting bagi pengurus Golkar. Ia menyoroti bahwa proses pencalonan kepala daerah tidak boleh hanya berd
-
Jelang PSU Pangkalpinang dan Bangka, Golkar Dekati Gerindra dan Demokrat
Meski punya cukup kursi untuk mengusung pasangan calon secara mandiri di dua daerah tersebut, Golkar tetap membuka ruang kerja sama dengan partai lain
-
DPR Minta Tito Panggil Muzakir dan Bobby, Mediasi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumatera Utara
DPR minta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
-
Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, DPR: Jangan Dibiarkan Berlarut-larut, Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial
Kemendagri diketahui telah memutuskan empat pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
-
DPR Curiga Ada Kepentingan Ekonomi di Balik Konflik 4 Pulau, Doli: Ada Gas Terbesar Asia Tenggara
Doli menyebut, persoalan tapal batas hampir selalu berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah sengketa.
-
Deretan Respons terkait Tambahan Batas Usia Pensiun ASN, Ketua DPR RI Minta Dikaji Dulu
Deretan respons sejumlah menteri dan pejabat legislatif terkait usulan penambahan batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
PSU Berulang di Pilkada, Komisi II DPR Dorong Dilakukan Evaluasi Menyeluruh
Barito Utara kembali melakukan PSU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi seluruh pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved