Pentingnya Komunikasi Krisis ASN Terkait Isu Kebakaran Hutan dan Lahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah meningkatnya isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi sorotan, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola komunikasi krisis dinilai semakin penting.

ASN yaitu profesi bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Waspadai Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan saat Puncak Kemarau di 10 Hari Pertama Bulan Agustus

Komunikasi krisis adalah proses penyampaian, pengolahan, dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga kepada publik sebelum, saat, dan setelah terjadi krisis. Tujuannya adalah untuk mengendalikan situasi, menjaga reputasi, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Tujuannya yakni untuk mengendalikan situasi, menjaga reputasi, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Baca juga: 47 Hektare Lahan Terbakar di Sumsel, Desk Karhutla & Kementerian terkait Diminta Aktif & Siap Siaga

Kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta kemampuan media handling secara efektif, kini menjadi sebuah keharusan. 

Demikian dikatakan Plt. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi, yang diwakili Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah, Hastuti Wulanningrum.

Hastuti menyampaikan bahwa isu karhutla perlu ditangani bersama, termasuk dari segi komunikasi.

Karhutla yaitu peristiwa terbakarnya area hutan atau lahan yang bisa terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Karhutla termasuk bencana lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan, dan ekonomi.

“Kemkomdigi khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, merupakan satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik mengenai isu kebakaran hutan dan lahan,” kata Hastuti dalam acara Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, penanggulangan isu karhutla tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Kehutanan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

Dia mengatakan kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam mengelola krisis dan menyampaikan informasi ke masyarakat luas.

“Di era digital, pengelolaan komunikasi krisis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya penanggulangan karhutla,” tambah Hastuti.

Pada 28 Juli 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2025. 

Terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, dengan wilayah prioritas mencakup Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meskipun Indonesia memasuki kondisi La Niña (kemarau basah) hingga Mei 2025, risiko karhutla tetap tinggi, terutama di wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.

Baca juga: Kementerian Lingkungan Hidup Tindak Korporasi Pemicu Karhutla di Riau

Penanganan karhutla saat ini memiliki urgensi yang semakin tinggi salah satunya terkait ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan alam. 

Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatra Selatan, Sudirman, pada sesi pertama. Terlebih, dari luas Provinsi Sumsel yang seluas 8,37 juta hektar, sekitar 1,27 hektarnya merupakan lahan gambut.

“Mitigasi awal, di awal musim kemarau, diperlukan dengan melaksanakan sosialisasi baik ke media sosial, dan lokasi-lokasi di rawan bencana,” kata Sudirman.

Pengendali Ekosistem Hutan Madya Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra, Nurhadi, menjelaskan di samping musim kemarau, upaya pembukaan lahan yang sembarangan juga dapat menyebabkan karhutla. 

Dia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mendukung Manggala Agni yang turun ke lapangan sebagai garda terdepan pemadaman karhutla, salah satunya dengan tidak membersihkan lahan menggunakan metode membakar.

“Laporkan apabila sulit ditanggulangi, baik kepada pemadam kebakaran dan Manggala Agni. Libatkan masyarakat melalui masyarakat peduli api. Terakhir, lindungi sumber-sumber air khususnya saat kemarau melalui pembuatan sekat kanal atau embung,” tutur Nurhadi.

Pada sesi kedua, hadir dua narasumber praktisi yakni Jurnalis/News Anchor, Andromeda Mercury dan Public Relations Coach, Jojo S. Nugroho. Keduanya membagikan tips dan trik serta penerapan komunikasi krisis.

Dari segi media sosial, Andromeda Mercury menyampaikan bahwa kini masyarakat mayoritas mencari informasi bukan dari mesin pencari, melainkan media sosial. Andromeda memaparkan dari dataindonesia.id bahwa per Januari 2025, Indonesia menempati urutan kedua negara dengan pengguna TikTok terbesar. 

“Ini di satu sisi menguntungkan jika narasinya positif, tetapi kalau narasinya negatif maka bisa sangat destruktif, masif, dalam hitungan menit, jam, bisa menyebar tanpa batasan jarak dan waktu,” kata Andromeda.

Baca juga: Viral! Aksi Kapten Kowad Karnilawati Pimpin Pemadaman Karhutla di Riau

47 Hektare Lahan Gambut dan Mineral Terbakar

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah ada 47 hektare lahan mineral maupun gambut di Sumatra Selatan terbakar dan mengepulkan asap per 29 Juli 2025.

Sejumlah titik api yang terpantau antara lain berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Ilir dan Muara Enim.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan sendiri telah menyatakan status siaga darurat karhutla hingga 31 Oktober 2025 nanti.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan BNPB telah mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing melalui udara sejak sepekan lalu.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau turun di Kota Palembang dan sekitarnya.