Menteri Hukum: Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto Sudah Melalui Uji Publik dan Verifikasi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto memberi abolisi dan amnesti masing-masing kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dan politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto serta 1.116 terpidana lainnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses pengajuan abolisi dan amnesti telah melewati berbagai tahap verifikasi dan uji publik. 

Upaya pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh nasional menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Abolisi adalah Penghapusan proses hukum terhadap seseorang sebelum perkara diputus pengadilan. Berlaku bagi orang yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan.

Amnesti adalah Penghapusan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Berlaku bagi orang yang sudah divonis dan sedang menjalani hukuman.

Tom Lembong menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga proses hukum terhadapnya dihentikan meskipun sebelumnya divonis.

Tom Lembong terseret dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi saat ia menjabat pada periode 2015–2016.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Tom Lembong pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp750 juta.

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, bersama 1.116 terpidana lainnya

Hasto Kristiyanto menerima amnesti, yang menghapus seluruh akibat hukum dari vonis pidana yang dijalaninya. 

Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.Pada 25 Juli 2025, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan Denda Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Hasto Dapat Amnesti, Ronny Talapessy: Tak Boleh Ada Lagi Korban Kriminalisasi Politik Hukum

Tahapan Pemberian Amnesti dan Abolisi

Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan oleh pemohon (terpidana atau kuasa hukum) kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Bisa juga diusulkan langsung oleh pemerintah untuk kepentingan nasional.