Menteri Hukum: Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto Sudah Melalui Uji Publik dan Verifikasi

“Semua nama yang diusulkan juga telah melewati kajian mendalam oleh Kementerian hukum,” kata Menteri Hukum, dalam keterangannya pada Jumat (1/8/2025).

Selanjutnya, kata dia, kementerian tinggal menunggu penerbitan Keputusan Presiden usai persetujuan DPR ini.

“Dengan konsekuensi hukum dari abolisi, maka proses hukum yang sedang berjalan akan dihentikan,” tambahnya.

Baca juga: Pakar: Prabowo Taklukan Lawan Politik lewat Pemberian Abolisi dan Amnesti ke Tom Lembong serta Hasto

Sebelumnya pada Kamis malam, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengumumkan persetujuan DPR terhadap pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Kamis, 31 Juli 2025 malam.

Isi Pengumuman Dasco

DPR menyetujui dua surat presiden:

Surat Presiden No. R42/PRES/07/2025: Pemberian amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto

Surat Presiden No. R43/PRES/07/2025: Pemberian abolisi kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan

Dasco menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari rapat konsultatif antara DPR dan pemerintah, yang melibatkan pimpinan serta perwakilan fraksi-fraksi.

Ia menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi adalah bentuk komitmen negara untuk merawat semangat persatuan, terutama menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80.