3 Konflik Besar antara Jokowi vs PDIP: Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 hingga Pemecatan

TRIBUNNEWS.COM - Tiga konflik besar yang pernah terjadi antara Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejatinya, hubungan antara Jokowi dan PDIP berjalan begitu harmonis.

PDIP membantu mengembangkan karier politik Jokowi, ketika dirinya dulu masih hanya dikenal sebagai pengusaha mebel di Solo dan belum memiliki pengalaman di dunia politik,

Bergabung menjadi kader pada 2004, Jokowi diantarkan PDIP menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menduduki kursi Presiden RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).

Ada simbiosis mutualisme selama perjalanan hubungan keduanya, dengan PDIP sebagai pendukung utama dan Jokowi sebagai figur yang dianggap dapat memperkuat elektabilitas partai.

Namun, relasi mereka akhirnya akhirnya retak menjelang Pilpres 2024 karena perbedaan visi politik.

Bahkan, ada beberapa konflik panas yang sempat terjadi antara Jokowi dan sang mantan partai, termasuk ketika Jokowi beralih dukungan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

1. Jokowi Diduga Usul Minta 3 Periode, tetapi Ditolak PDIP

Pada 2023 silam, muncul dugaan bahwa Jokowi mengusulkan agar dirinya menjabat sebagai presiden tiga periode, setelah periode keduanya (2019-2024) akan berakhir.

Namun, usulan itu ditolak oleh PDIP.

Hal ini disampaikan oleh politisi PDIP Adian Napitupulu yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP.

Baca juga: Prananda Rangkul Puan di Bali, PDIP Kirim Sinyal Anti-Faksi Jelang Kongres

Penolakan PDIP atas usulan Jokowi ini, disebut Adian, menjadi akar dari permasalahan antara Presiden RI ke-7 itu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Adian, partai berlogo banteng warna hitam dengan moncong putih ini menolak usulan Jokowi karena tidak ingin melakukan pelanggaran konstitusi.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," ujar Adian, Rabu (25/10/2023).

"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi, dengan menjaga konstitusi maka menjaga republik ini, menjaga bangsa dan rakyat kita," tambahnya.